Editorial: Jangan Hanya Bergantung pada Vaksin Covid-19

Perbesar

Vaksin Prodeo, Lalu Apa

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SETELAH galau antara menjual dan menggratiskan vaksin Covid-19, pemerintah akhirnya mengambil langkah yang patut dipuji: penangkal virus itu akan dibagikan secara prodeo. Memang itulah yang semestinya dilakukan: pemerintah bertanggung jawab terhadap keselamatan warga negara dan membagikan vaksin adalah mandat undang-undang agar kesehatan penduduk terjaga.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tentu banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan agar niat itu terlaksana. Yang terpenting adalah memastikan ketersediaan anggaran. Tak hanya menyediakan uang untuk membeli vaksin, tapi juga membeli alat tes usap agar penduduk yang divaksin dipastikan tidak terinfeksi virus. Dengan asumsi 70 persen penduduk Indonesia harus divaksin masing-masing dua kali agar terbentuk imunitas bersama, diperlukan kira-kira 378 juta paket vaksin plus alat tes usap selama periode vaksinasi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tugas berikutnya adalah menyusun daftar prioritas penerima vaksin. Selama ini, pemerintah mengatakan akan mendahulukan orang tua, tenaga kesehatan, serta anggota Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia. Masalahnya, vaksin yang akan tersedia dalam jumlah besar adalah merek Sinovac asal Cina. Belum ada penjelasan apakah vaksin ini cukup aman dan ampuh diberikan kepada orang lanjut usia. Dalam uji coba tahap ketiga—salah satunya dilakukan di Bandung—para relawan Sinovac dipilih dalam rentang usia 18-59 tahun.

Persoalan kemujaraban akan menjadi isu berikutnya. Hingga saat ini, efikasi Sinovac belum diketahui. Produsen lain sudah mengklaim vaksinnya mujarab. Pfizer dan Moderna memiliki efikasi 95 persen, AstraZeneca 70 persen. Badan Pengawas Obat dan Makanan harus menunggu kepastian tingkat efikasi ini sebelum mengeluarkan izin. Makin rendah efikasi, makin banyak penduduk yang mesti divaksin—sesuatu yang dapat membengkakkan anggaran.

Dengan tingkat kemujaraban yang berbeda-beda, perihal siapa mendapat vaksin merek apa akan menjadi persoalan. Saat ini vaksin dari Tiongkok sudah dibeli dalam jumlah besar. Adapun vaksin merek lain umumnya baru dalam tahap menjalin komitmen. Dengan demikian, di Indonesia, vaksin Sinovac akan lebih dulu ada dan lebih banyak dipakai. Pemerintah harus menyiapkan mekanisme agar penerima vaksin tidak gontok-gontokan berebut vaksin cespleng.

Harus pula diwaspadai kehadiran para spekulan. Setelah kesempatan mereka meraih cuan dihalangi kebijakan vaksin gratis, mereka bisa memainkan harga vaksin berefikasi tinggi. Patut pula diwaspadai pejabat dan birokrat nakal yang menjual kesempatan mendapat vaksin bagus kepada orang berduit.

Yang juga penting adalah kesadaran bahwa vaksin bukan solusi tunggal menghalau Covid-19. Para epidemiolog sudah mengingatkan bahwa efektivitas vaksin punya batas waktu. Distribusi yang centang perenang dapat membuat kekebalan komunitas tak tercapai. Dengan kata lain, program memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan tidak boleh ditinggalkan. Keberadaan vaksin tidak membatalkan kewajiban pemerintah melakukan tes massal, melacak mereka yang terinfeksi, dan mengobati yang sakit. Sikap abai pemerintah dan orang ramai setelah kedatangan vaksin bisa membuat pandemi justru tak kunjung raib.