Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TATA kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya kepatuhan hukum dan etika. Syarat pertama, menjamin aturan main bernegara ditegakkan secara imparsial. Kedua, memastikan pejabat publik membuat kebijakan yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompoknya. Hasrat Presiden Joko Widodo segera memperpanjang masa izin PT Freeport Indonesia menabrak dua prinsip tersebut.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Tak Perlu Repot Mengijon Kontrak Freeport"