Komisi Pemilu Terdesak Waktu

KRITIK bertubi pantas dilayangkan ke alamat Ko­misi Pemilihan Umum. Mereka begitu lamban me­­nyelesaikan sejumlah pedoman teknis. Peng­umuman daftar pemilih tetap ternyata tidak aku­rat.­ Publikasi daftar calon anggota legislatif tetap amburadul. Ada sederet nama calon yang sama di dua daerah pemilihan.

Sikap tidak profesional juga tampak dari cara Komisi ­me­ngoreksi jadwal. Tender 800 juta kertas suara (bayangkan besarnya jumlah ini), segel, dan tinta, yang seharus­nya­ kelar akhir tahun lalu, akhirnya molor. Urusan logistik­ ini direvisi dan baru selesai pada Maret mendatang. Wak­tu ini jelas terlampau mepet dengan pemilihan anggo­ta legislatif, yang sedianya dijadwalkan sebulan kemudian.

Belum lagi soal distribusi yang susahnya minta ampun. Di negeri beribu pulau ini, rakyat pemilih masih banyak yang bermukim di kabupaten dan kecamatan yang tak mudah dijangkau transportasi darat. Kalaupun pengirim­an logistiknya butuh bantuan kapal laut atau helikopter milik polisi dan tentara, koordinasi akan makan waktu lebih lama—apalagi jika keadaan cuaca terus meneror.

Soal formulir dan bilik suara juga masih ribet. Stok la­ma, saat disimulasi, terlampau sempit untuk kertas suara yang berisi 38 partai plus 11 ribu calon anggota legislatif. Kotak suara yang ditangani Komisi di daerah sampai kini belum ada tanda-tanda segera diproses. Komisi masih sibuk berdebat tentang perlu-tidaknya meminta payung pengaman berupa keputusan presiden.

Konsep surat yang siap diajukan ke presiden itu akhir­nya ditarik. Komisi siap melaksanakan pengadaan mela­lui tender. Keputusan yang benar, memang. Ini menghin­darkan tudingan korupsi dan kesalahan prosedur, mes­ki prakteknya tak mudah, lantaran sempitnya waktu­ tadi. Dilema ini harus mereka hadapi setelah gagal bekerja secara efektif.

Sebenarnya dulu ada cukup waktu untuk menggelar tender. Namun sayang sekali, sejak November tahun lalu, KPU tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Seharusnya, ketika daftar calon tetap dan pemilih tetap sudah keluar, beberapa proses pengadaan logistik bisa dimulai. Minimal, Komisi di tingkat provinsi sudah bisa melakukan pengadaan logistik kotak suara dan bilik suara.

Pada saat-saat genting itu, mereka malah asyik bertugas ke daerah dan luar negeri. Ada yang terbang ke Belanda dan menengok pemilihan gubernur Jawa Timur. Yang lain menjadi penceramah sekaligus pulang kampung ke Bali. Tiga kolega lainnya sibuk menonton pemi­lih­an umum di Amerika Serikat, yang tak memiliki kait­an langsung dengan pelaksanaan pemilihan umum di si­ni. Bahkan, kantor pernah kosong karena semua pejabat sibuk bersosialisasi.

Ketika kini waktu tak lagi seluas samudra, barulah KPU pontang-panting. Mereka tak punya cara lain kecua­li memanfaatkan setiap detik yang tersisa. Pengadaan lo­gistik Pemilu 2004 yang memiliki waktu 150 hari saja membuat KPU ketika itu kerepotan. Komisi periode sebelumnya sudah membikin pedoman teknis yang relatif sama, agak aneh kalau pengurus yang sekarang terkesan tidak memanfaatkannya semaksimal mungkin.

Walhasil, KPU masih punya segunung pekerjaan, termasuk persiapan menjelang pemilihan presiden. Perlu­ ker­ja keras dan perbaikan di semua tahapan pekerjaan se­hingga semuanya terencana dengan cermat. Kalau pelaksanaan pemilu saja sudah babak-belur, mana pula bisa kita harapkan hasil yang baik. Untuk menyelesaikan tugas berat itu, KPU mesti sangat disiplin dengan jadwal, tak boleh berleha-leha, dan tak perlu sibuk menangkis kritik dengan mengaku siap diberhentikan. Demokrasi di Indonesia sebagian ditentukan oleh kerja Komisi Pemi­lih­an Umum melaksanakan tiga pemilu tahun ini.