Kredibilitas Panitia Seleksi KPK

Namun kredibilitas sejumlah anggota panitia seleksi KPK dipertanyakan. Seorang anggota pernah menjadi pengacara koruptor sehingga kredibilitas dan integritasnya dalam agenda pemberantasan korupsi dipertanyakan. Beberapa anggota juga dianggap memiliki persoalan kredibilitas dan integritas karena telah melakukan pelanggaran akademik berupa plagiarisme. Perbuatan ini merupakan suatu pelanggaran berat dalam dunia pendidikan dan bisa digolongkan sebagai kejahatan luar biasa dalam hal akademik.

Posisi Yenti Garnasih dan Harkristuti juga dipertanyakan oleh sejumlah pegiat antikorupsi karena dianggap telah melemahkan KPK melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa nama anggota panitia seleksi tidak memiliki latar belakang sebagai akademikus, praktisi, ataupun aktivis pemberantasan korupsi, sehingga dari aspek kredibilitas dan etik kurang layak untuk melakukan seleksi.

Mengingat KPK memiliki pekerjaan yang berat dalam melakukan pemberantasan korupsi, secara kelembagaan KPK dituntut agar bekerja secara independen. Hal ini dapat dilakukan apabila komisioner KPK diisi oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas, integritas, dan tidak terafiliasi dengan elite tertentu. Faktor eksternal dapat mempengaruhi independensi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Untuk menghasilkan calon komisioner KPK seperti yang kita harapkan, sebaiknya panitia seleksi juga diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan independen.

Dalam melakukan pemberantasan korupsi, KPK bertugas melakukan koordinasi supervisi, tindakan-tindakan pencegahan, serta monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (Pasal 6 Undang-Undang KPK). Di tengah beratnya tugas KPK tersebut, secara internal ternyata KPK juga masih memiliki pekerjaan berat yang mesti diselesaikan secara kelembagaan, seperti masalah status penyidik dan penuntut umum, standar penanganan perkara yang kurang jelas, serta tidak adanya batas waktu penetapan seseorang sebagai tersangka. KPK juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan tumpukan perkara korupsi yang belum selesai. Secara kelembagaan, KPK juga menghadapi masalah upaya-upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh kekuasaan lembaga lain ataupun dari dalam KPK sendiri.

Melihat kompleksitas KPK secara kelembagaan dan masalah pemberantasan korupsinya, ke depan komisioner KPK harus diisi oleh orang-orang yang tepat untuk melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi. Karena itu, panitia seleksi dituntut untuk menghasilkan komisioner-komisioner yang memiliki semangat pemberantasan korupsi. Agar agenda pemberantasan korupsi tidak tergadaikan dan tersandera, panitia sebaiknya diisi oleh orang-orang yang benar-benar paham persoalan KPK, baik secara kelembagaan maupun tugas dan fungsinya. Sebab, menjadi panitia bukan sekadar memilah dan memilih calon, tapi juga harus memahami masalah KPK secara utuh.

Presiden Jokowi tidak boleh kecolongan dalam agenda pemberantasan korupsi. Sebaiknya Jokowi mendengar masukan koalisi masyarakat antikorupsi dengan mengganti sejumlah nama dengan seseorang yang lebih kredibel karena panitia seleksi KPK merupakan cerminan Presiden terhadap komitmen dan semangat pemberantasan korupsi.