Melayu di Tanah Genting

Kasijanto Sastrodinomo*

DALAM acara Dialog Budaya Melayu yang digelar Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu, saya memandu Nik Abdul Rakib bin Nik Hassan, pemakalah dari Pattani, Thailand Selatan. Ia Ketua Nusantara Studies Center, lembaga penelitian di bawah Jurusan Pengkajian Melayu Universitas Prince of Songkla, tempatnya mengajar selama ini. Ia juga duduk sebagai wakil dalam World Malay-Polynesian Secretariat. Ditilik dari namanya yang menggunakan nik, gelar tradisional Melayu, Abdul Rakib merupakan keturunan raja atau tengku—golongan ningrat di sana—dari garis ayah.

Asli Melayu asal Tanah Genting, Nik Abdul Rakib, kini 53 tahun, sangat layak berbicara tentang perubahan identitas Melayu yang ia saksikan dan alami sendiri di kampung halamannya. Sejak berabad lampau, di lahan semenanjung yang ramping dan sempit—yang beririsan dengan wilayah Myanmar di barat dan berbatasan dengan Malaysia di selatan—itu bermukim leluhurnya hingga keturunannya sekarang. Mengumpul di empat provinsi, yakni Pattani, Narathiwat, Yala, dan Satun (gabungan provinsi itu disebut chaidaen paak tai dalam bahasa Thai), orang Melayu di Thailand Selatan diperkirakan berjumlah 3,7 persen dari sekitar 61 juta jiwa populasi nasional pada 2001. Umumnya mereka berladang, bertani, menangkap ikan, dan berdagang.

Sebagai kelompok minoritas, orang Melayu di Tanah Genting memiliki identitas sosio-budaya yang berbeda dari mayoritas (79,5 persen) orang Thai Buddhis. Yang sangat jelas—terkait dengan keperluan kolom ini—terlihat dalam penggunaan bahasa. Orang Melayu di Provinsi Satun dan Songkhla umumnya berdialek Kedah-Perlis. Tak mengherankan karena wilayah itu pernah menjadi bagian Negeri Kedah, Malaysia, sebelum masuk ke Thailand berdasarkan perjanjian politik Inggris dan Siam (sebutan lama Thailand) pada 1909. Sedangkan orang Melayu di bagian timur laut Tanah Genting—Pattani, Narathiwat, Yala dan sebagian Songkhla—berdialek Pattani. Bahasa Melayu dialek ini tidak berbeda dengan logat Kelantan di Malaysia Timur.

Sementara itu, bahasa Thai merupakan "bahasa universal yang sejati" di Negeri Gajah Putih. Semua warga negara di sana harus fasih berbahasa Thai. Juga tak ada alasan untuk "berbahasa kolonial" karena negeri itu tak pernah dijajah Barat secara fisik. Pertanyaannya, bagaimanakah orang Thai Buddhis berkomunikasi dengan orang Melayu. Pada awalnya orang Thai, terutama aparat pemerintah, tampak "me­ngalah" dengan belajar bahasa Melayu agar bisa kontak dengan warga Melayu, terutama di pedesaan. Program belajar bahasa Melayu ini bahkan didukung oleh Universitas Chulalongkorn yang tersohor itu. Kemahiran aparat dalam berbahasa Melayu dinilai penting demi tercapainya pembangunan di provinsi selatan itu.

Namun sejauh ini proyek belajar bahasa Melayu tersebut tak banyak membawa hasil. Persoalan pokoknya adalah orang Thai Buddhis kadung memandang orang Melayu sebagai penduduk yang "inferior secara sosial-budaya" sehingga mempelajari bahasa Melayu berarti merendahkan martabat diri sendiri. Bahkan banyak orang Thai menghindari berkomunikasi dengan orang Melayu. Lagi pula, bagi pegawai negeri Thai, berbahasa Melayu dianggap tak banyak mendongkrak karier mereka. Akibatnya, banyak program pemerintah di Thailand Selatan gagal (lihat M. Ladd Thomas, "Cultural Factors Affecting the Rural Development Interface of Thai Bureaucrats and Thai Muslim Villagers," Contemporary Southeast Asia, 7/1/1985).

Alih-alih memberi kesempatan kepada minoritas untuk membangun identitasnya sendiri, pemerintah Thailand secara sistematis malah berusaha menghapus keliyanan. Terbungkus dalam argumen "nation building" atau "Siamisasi", pemerintah antara lain menggusur pondok muslim Melayu menjadi sekolah sekuler atau tetap sebagai sekolah Islam tapi menggunakan bahasa Thai di kelas. Kedai runcit Puan Zainab binti Sulaiman, yang biasanya ramai oleh anak-anak Melayu yang menonton drama televisi RTM Malaysia, terpaksa beralih ke saluran televisi yang dipancarkan dari Bangkok. Wayang kulit Melayu pun kerap menyelipkan bahasa dan tembang dalam Thai. "Tiada lagi bahasa Melayu Diraja dalam pertuturan keluarga Melayu di Selatan," kata Nik Abdul Rakib mengutip hasil temubual-nya dengan Tengku Bongsu Tengku Hussein.

Siamisasi juga merasuk hingga identitas pribadi orang Melayu. Nik Rakib mencontohkan penulisan nama diri Melayu ke aksara Thai sehingga mengakibatkan perubahan bunyi, seperti Abdul Rashid menjadi Dorasik, Abdul Rahman menjadi Dome atau Dorame, dan Abdul Wahab menjadi Dohak. Seiring dengan itu, unsur nama keluarga hilang. Atau penggunaan bin untuk mengaitkan nama keluarga tidak lagi dibeda­kan dengan binti sebagai ciri kelamin pemilik nama. Penulisan nama muslim dalam bahasa Thai biasanya untuk memudahkan pengurusan berbagai dokumen resmi dengan pemerintah Kerajaan. Bagi pemilik nama, cara penulisan itu menimbulkan aib dan mengurangi autensitas kemusliman mereka.

Di akhir dialog, Encik Rakib tak dapat menyembunyikan kegundahannya. Permasalahan dalam masyarakat yang berbilang kaum di selatan Thailand, kata dia, semakin rencam dan perlu penanganan serius. Siamisasi tak lain adalah proyek asimilasi yang, cepat atau lambat, akan menghakis identitas budaya asli yang selama ini digenggamnya erat-erat. Setengah bertanya sambil mengutip Steven Warshaw, penulis South­east Asia Emerges (1975), saya menimpali ucapannya: apakah Thailand bukan lagi "negeri penuh senyum" seperti julukannya selama ini. l

*) Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia