Scroll ke bawah untuk membaca berita
Sejumlah kursi komisaris BUMN diisi pendukung Prabowo Subianto. Berisiko melemahkan fungsi pengawasan.
16 Juni 2024 | 00.00 WIB
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
DI ujung masa tugasnya, Presiden Joko Widodo terus melestarikan praktik buruk politisasi badan usaha milik negara. Jabatan komisaris BUMN menjadi alat bayar utang budi politik seusai Pemilihan Umum 2024 yang mengantarkan Prabowo SuÂbianto ke kursi presiden—berdampingan dengan Gibran RaÂÂÂkaÂbuming Raka, anak sulung Jokowi.Â
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Politisasi Komisaris BUMN"
Edisi 16 Juni 2024
PODCAST REKOMENDASI TEMPO
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Asas jurnalisme kami bukan jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme kami bukan jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba ~ 6 Maret 1971
Foto 
