Titik Kritis Program Makan Bergizi Gratis

PROGRAM makan bergizi gratis atau MBG—yang pada masa kampanye pemilihan presiden 2024 disebut makan siang gratis—akhirnya berjalan. Pada tahap awal pelaksanaannya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini menyasar 15-20 juta anak di 82 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika diimplementasikan secara penuh, program ini akan menjangkau sekitar 82 juta sasaran pada 2029.

Setelah beberapa hari berjalan, program makan bergizi gratis memperlihatkan kompleksitasnya yang sangat tinggi. Bukan saja dari sisi anggarannya yang jumbo, tapi juga intensitas kegiatan yang superintensif karena terkait dengan puluhan juta orang yang terlibat dan sifatnya harian. Berdasarkan pengalaman empiris, terdapat beberapa titik kritis dalam program tersebut. Tulisan ini diharapkan menjadi masukan untuk perbaikan pelaksanaan program yang bertujuan baik itu.

Setidaknya ada enam titik kritis program makan bergizi gratis. Pertama, penentuan alokasi anggaran. Rezim pemerintah saat ini mewarisi kondisi fiskal yang cekak dari rezim pemerintahan sebelumnya. Berdasarkan kalkulasi Indonesia Food Security Review, jika makan bergizi gratis diimplementasikan penuh dengan standar biaya Rp 15 ribu per porsi, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 450 triliun per tahun. Pada tahun ini, alokasi anggarannya baru sebesar Rp 71 triliun (0,29 persen dari produk domestik bruto) dengan standar biaya hanya Rp 10 ribu per porsi.

Terdapat risiko fiskal yang berpotensi ditanggung di kemudian hari. Melihat kondisi fiskal seperti sekarang ini, mungkinkah program ini bisa berlanjut selama lima tahun? Para pakar merasa khawatir akan terjadi ilusi fiskal (fiscal illusion). Istilah ini dipopulerkan James McGill Buchanan, peraih Penghargaan Nobel Ekonomi 1986 dari Amerika Serikat. 

Pengalaman empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa selama kampanye pemilu, para kontestan menawarkan program-program yang sangat populis. Namun rakyat tidak sadar bahwa untuk merealisasinya, ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Antara lain dalam wujud utang negara yang makin bengkak, kenaikan tarif pajak, serta inflasi. 

Titik kritis kedua adalah penentuan kelompok penerima manfaat. Buku II Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 menyebutkan program makan bergizi gratis dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul dan kompetitif. 

Program ini menyediakan makanan bergizi dan susu gratis di sekolah serta pesantren, bantuan gizi untuk balita, dan dukungan bagi ibu hamil atau menyusui yang berisiko memiliki anak tengkes (stunting). Penentuan data kelompok penerima ini menjadi titik kritis yang harus mendapatkan perhatian serius.

Ketiga, penentuan dan penunjukan pelaksana kegiatan di lapangan. Berkaca pada pelaksanaan kegiatan beranggaran besar sejenis, akan terjadi banyak konflik kepentingan di lapangan. Hal ini sudah terbukti, meski belum resmi dieksekusi, sudah ada oknum-oknum yang menawarkan kepada masyarakat untuk mengambil peluang menjadi pengelola dapur makan bergizi gratis (DetikFood, 9 November 2024).

Berbagai basis skema pelaksanaan juga mencuat. Ada yang berbasis dapur umum komando distrik militer, berbasis sekolah, berbasis desa, berbasis kecamatan, berbasis badan usaha milik desa, dan berbasis jasa pengantaran dari sentra dapur. Pemerintah harus segera menetapkan standar operasional dan prosedur yang tegas agar potensi gesekan di lapangan akibat banyaknya konflik kepentingan dapat diredam.