Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DI bulan-bulan terakhir masa jabatan, seorang presiden lazimnya bersiap meninggalkan kursi kekuasaannya. Sikap kenegarawanan ditunjukkan dengan tidak mencampuri urusan presiden terpilih—bahkan jika penggantinya itu berasal dari kubu yang sama. Joko Widodo berperilaku jauh dari norma dan fatsun kenegaraan itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi berlaku seolah-olah ia masih akan berkuasa dua periode lagi. Ia sibuk mengorkestrasi kegiatan politik. Ia terus menganggap penting citra dan “tingkat kepuasan publik” hasil survei politik. Tak mengherankan jika ia perlu mengerahkan pendengung yang memiliki jutaan pengikut di media sosial. Pekan lalu, kurang dari delapan pekan menjelang ujung periode pemerintahannya, Jokowi kembali merombak kabinet yang ia pimpin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi mengganti tiga menteri dan menambah satu wakil menteri. Ia juga mengangkat beberapa kepala badan serta kepala kantor pada Senin, 19 Agustus 2024. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dialihkan dari Yasonna Hamonangan Laoly ke politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas. Bahlil Lahadalia ditunjuk menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggeser Arifin Tasrif. Adapun posisi yang ditinggalkan Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diisi Rosan Perkasa Roeslani, mantan ketua tim pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Istana menyatakan reshuffle kabinet dilakukan untuk mendukung transisi kekuasaan kepada pemerintahan Prabowo. Namun langkah itu lebih kental mengakomodasi kepentingan Jokowi ketimbang penggantinya. Barangkali Jokowi berharap pejabat-pejabat baru yang ia tunjuk bakal tetap berada di posisinya pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika niat itu terwujud, ia bakal tetap memiliki pengaruh di kabinet baru.
Jokowi juga menggunakan pendekatan politik yang kental pada penempatan pejabat baru. Bahlil, orang kepercayaannya yang pekan lalu secara tiba-tiba dan aklamasi diangkat menjadi Ketua Umum Partai Golkar, ditempatkan pada pos yang sebelumnya diisi wakil PDI Perjuangan. Ia seolah-olah ingin tetap menguasai pos yang sangat mempengaruhi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan itu.
Jokowi juga mencopot wakil dari PDI Perjuangan lain, Yasonna Laoly, sebagai Menteri Hukum. Posisi ini penting dalam proses administrasi kepartaian, termasuk pengesahan pengurus baru partai. Penempatan pejabat baru diharapkan bisa memuluskan pengambilalihan partai politik, seperti yang dilakukan pada Partai Golkar. Kita tahu, kepengurusan juga sangat menentukan dalam proses pencalonan kepala daerah yang akan segera berjalan serentak.
Ada keanehan pula pada pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Belum ada perencanaan, termasuk alokasi anggaran, untuk badan itu tahun ini. Organisasi baru dibentuk sebenarnya buat menjalankan program kampanye Prabowo-Gibran, yakni makan bergizi gratis untuk siswa sekolah. Yang menjadi pertanyaan: perombakan kabinet itu dilakukan untuk menyiapkan pejabat Prabowo atau menyokong maksud-maksud politik Jokowi.
Baca liputannya:
Dengan sisa waktu dua bulan, apa yang bisa dilakukan menteri baru untuk “meningkatkan kinerja pemerintahan”? Tak perlu menteri baru pula demi “memuluskan transisi pemerintahan”. Apalagi Prabowo juga telah membentuk Tim Sinkronisasi pimpinan Sufmi Dasco Ahmad dan Tim Asistensi yang diketuai Sjafrie Sjamsoeddin. Artinya, satu-satunya yang mungkin, perombakan dilakukan sebagai bagian strategi Jokowi seusai masa kekuasaannya.
Perlu diingatkan, meski terpilih melalui pemilihan umum yang diwarnai banyak pelanggaran dengan bantuan rezim Jokowi, Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk menyusun kabinetnya. Ia tidak perlu meneruskan pejabat-pejabat yang ditunjuk demi kepentingan pribadi Jokowi. Dia bebas menentukan personel-personel yang ia percaya. Jauh lebih baik jika pengisi kabinetnya benar-benar profesional, bukan semata akomodasi politik.
Melihat perkembangan terakhir, Prabowo Subianto, juga publik, patut bertanya: “Apa yang sedang Anda rencanakan, Pak Jokowi?”
Foto 
