Tak Cukup Pernyataan Keras

PEMERINTAH Indonesia perlu segera mengambil langkah konkret menghentikan pembantaian rakyat Palestina di Jalur Gaza. Komitmen pemerintah, yang secara tegas berpihak pada kemerdekaan Palestina, memerlukan bukti nyata ketika dunia seperti hanya menonton pertempuran tak seimbang antara milisi Hamas-faksi Hamas yang menguasai Gaza sejak 2007-dan tentara Israel.

Hingga Jumat pekan lalu, diperkirakan korban tewas mencapai 85 jiwa, sebagian besar penduduk sipil, termasuk anak-anak dan orang tua. Rumah dan bangunan dihancurkan dengan roket, tindakan yang belum pernah dilakukan Israel sejak gerakan intifadah pada 2005. Bila dibiarkan, aksi militer Israel ini bisa mengarah ke genosida.

Pemicu konflik bersenjata kali ini adalah penculikan tiga remaja laki-laki Israel pada pertengahan bulan lalu, yang ditemukan tewas pada akhir Juni. Israel menuduh pelakunya kelompok garis keras yang berafiliasi ke Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan menggelar "Operasi Perlindungan Perbatasan", aksi militer yang dianggap sah demi melindungi diri dari serangan Palestina.

Bangsa Palestina pun seperti sendirian. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon baru bereaksi sebatas pernyataan. Seperti biasa, Dewan Keamanan PBB, lembaga dunia yang bertanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan internasional, juga tidak tanggap. Pemerintah Amerika Serikat mendukung tindakan Israel, meski menyayangkan korban jiwa yang jatuh.

Dalam kondisi Palestina yang serba terisolasi, semakin urgen dukungan Indonesia dikonkretkan. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, yang sudah menegaskan menggunakan berbagai jalur diplomasi untuk menghentikan kekerasan terhadap rakyat Palestina, perlu bergerak cepat mendorong tercapainya gencatan senjata. Pemerintah Indonesia bisa segera bergabung dengan Organisasi Konferensi Islam untuk mendesak Dewan Keamanan memaksa Israel menghentikan pembantaian.

Setelah itu, perlu langsung dibentuk koridor kemanusiaan di Jalur Gaza, yang memungkinkan pekerja medis dan kemanusiaan serta segala bentuk bantuan didistribusikan ke penduduk Gaza. Secara paralel, Indonesia bisa mengambil inisiatif mendorong agar pemerintahan bersama Hamas dan Fatah, yang seharusnya mulai bekerja pada 1 Juli lalu, segera berfungsi. Sebab, melalui pemerintahan bersama yang diakui Dewan Keamanan inilah besar kemungkinan diupayakan kesepakatan perdamaian lebih permanen.

Untuk jangka panjang, pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan "pasukan" diplomasi khusus urusan Palestina. Langkah awal yang penting dilakukan adalah mendesak pembentukan tim pencari fakta untuk kasus penculikan tiga remaja Israel yang berbuntut aksi militer. Investigasi serupa ini pernah dilakukan ketika terjadi aksi militer tiga pekan pada 2008-2009, yang menewaskan sekitar 1.400 warga Palestina dan 13 orang Israel. Tim pencari fakta yang dipimpin Richard Goldstone-tokoh yang pernah melakukan investigasi kejahatan kemanusiaan di Rwanda dan Yugoslavia-bertujuan membuktikan terjadinya kejahatan perang, baik dari pihak Palestina maupun Israel.

Langkah menuju kemerdekaan Palestina pasti akan panjang dan sangat sulit. Namun kontribusi konkret bisa diberikan dengan model tim pimpinan Goldstone tersebut. Usaha nyata mewujudkan rencana membentuk kedutaan besar Indonesia di Palestina dan memperjuangkan Palestina menjadi anggota PBB jauh lebih bermakna dibanding sebatas pernyataan keras.

Berita terkait klik Disini