Yang Dilakukan Setelah Pemilu

Apa yang harus dilakukan setelah pemilu sebenarnya? Setiap partai mengandaikan dirinya menang, dan pemimpinnya akan memerintah sebagai presiden. Masing-masing mengaku tahu apa yang akan diperbuatnya seketika dipercaya mengambil alih kekuasaan. Rencana sudah ada. Judulnya ialah "apa yang akan diperbuat dalam seratus hari pertama berkuasa" (lihat halaman 31). Tapi ini adalah mengenai seratus hari sesudah terpilih oleh MPR menjadi presiden nanti. Sidang MPR sendiri baru akan berlangsung November nanti, untuk pemilihan presiden. Jadi, pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan segera setelah pemilu memang perlu dijawab lebih dulu. Masa ini adalah kesempatan untuk persiapan, sehingga lelah atau tidak sehabis kampanye, partai-partai terpaksa bangkit dan bergegas lagi. Apa yang harus dipersiapkan? Ada beberapa masalah di sini: bagaimana cara menggabungkan kekuatan suara, dan siapa yang dicalonkan oleh gabungan masing-masing untuk jadi presiden. Masalah berikutnya ialah membuat program pemerintah bersama, dan menyusun bayangan kabinet baru yang terdiri dari anasir beberapa partai. Pada pokoknya, persiapan itu berkisar pada usaha memenuhi persyaratan sistem demokrasi, yaitu membentuk pemerintahan yang didukung suara mayoritas. Karena tak ada yang menang mutlak sendiri, perlu kerja sama antarpartai untuk membangun kelompok mayoritas. Kerja sama semacam itu, walau tuntutan kebutuhannya mendesak, tak mudah membentuknya. Partai-partai terlalu berbeda watak dan asal-usulnya; selain itu masalah persaingan kepemimpinan sering menjadi ganjalan. Tapi bukan tidak mungkin sama sekali; gejala kerja sama sudah mulai tampak dalam kesepakatan menggabung sisa suara (stembus accoord). Yang dihindari sampai saat ini ialah istilah koalisi; rasa enggan untuk saling terkait rupanya masih tinggi. Namun, pada akhirnya pengelompokan pasti terjadi kelak. Gabungan yang lebih besar akan jadi mayoritas dan memerintah, sisanya jadi gabungan kekuatan yang harus berperan sebagai oposisi. Percayalah, tak ada gunanya mengelak dari perkembangan alamiah ini. Di luar itu, tak kalah pentingnya ialah masalah teknis tentang jumlah suara di MPR. Bagaimana menetapkan dengan adil utusan golongan dan utusan daerah yang jumlahnya 200 kursi itu. Lalu bagaimana menjaga disiplin partai agar anggotanya tetap konsisten memilih calon yang telah disepakati dalam partai masing-masing. Cukup tebalkah modal kesetiaan partai untuk kebal terhadap politik duit yang didesas-desuskan akan menyerang itu? Jual-beli suara memang terbuka kemungkinannya, karena pemilihan presiden boleh jadi akan dilakukan dengan pemungutan suara setiap anggota MPR secara individual dan rahasia. Banyak kekhawatiran yang bisa dicatat, tetapi juga cukup ada alasan untuk tidak pesimistis. Lihatlah pengalaman kampanye yang baru saja berlalu. Sebelumnya pun banyak yang meramalkan akan berlangsung ricuh, dengan kekacauan yang tak teratasi. Tapi, entah apa penyebabnya, di samping banyak kekurangannya, proses yang mengikutsertakan 48 partai ini ternyata relatif telah terlaksana dengan cukup aman. Kalau nasib yang sama akan terjadi dalam masa pascapemilu, bisa diharapkan sidang MPR yang juga wajar hasilnya: pemenang pemilu juga akan bisa memenangkan kursi pemerintahan baru. Yang penting, saat menjelang sidang umum MPR mendatang harus diisi dengan usaha persiapan yang cukup rajin oleh partai yang bersangkutan.