Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ahli Hidrodinamika dari ITB, Muslim Muin, menjelaskan solusi banjir untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang murah. Solusi itu disebut Muslim yang juga anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di DKI, ditunjuk Gubernur Anies Baswedan, sebagai Gela atau Gerakan Lumbung Air.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Gela itu sama saja dengan tangkap, gunakan, resapkan air hujan, lalu sisanya dibuang," katanya dalam diskusi komunitas kopi ITB bertajuk 'Atasi Banjir: Antara Iklim, Naturalisasi dan Normalisasi' di Jakarta, Rabu 8 Januari 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Muslim, gerakan Gela memiliki rumus sederhana dan hampir semua warga Jakarta memiliki halaman di rumahnya. Dia menambahkan, Gela merupakan soft engineering yang menjadi keharusan setelah normalisasi sungai terbentur lahan yang terbatas sehingga tidak bisa dilakukan.
Dia balik mempertanyakan program atau proyek normalisasi di Jakarta. Untuk penyebab banjir besar di awal tahun ini, misalnya, Muslim mengutip keterangan bahwa curah hujan sangat tinggi dan memiliki siklus berulang 1000 tahun.
“Jadi seberapa normal yang dibilang normal itu?” katanya sambil menambahkan, "Jika ingin normal 1000 tahunan, ya diatur salurannya yang gede-gede, bikin pompa untuk hadapi banjir 1000 tahunan."
Sebaliknya untuk Gela, Muslim yakin akan jauh lebih murah. "Kita coba tangkap airnya, kita pangkas intensitasnya, jadi kecil debitnya."
Selain, menurutnya, konsep Gela sudah diterapkan diberbagai negara. “Spons City, sudah jadi tren di dunia, kita saja yang masih belum,” ujar dia.
Di Jakarta, Muslim mengaku sudah sosialisasikan Gela. Beberapa waktu lalu, Muslim menceritakan, dirinya diundang oleh Camat Pasar Minggu untuk melakukan itu. “Sudah saya lakukan, saya sangat antusias kita lakukan itu, sosialisasi Gela. Tapi butuh lebih besar-besaran lagi, lebih bagus lagi, kalau bisa secara nasional,” katanya.
Dalam diskusi yang sama, ahli perencanaan kota dan wilayah dari ITB, Jehansyah Siregar, membenarkan normalisasi sungai tak cukup mengatasi banjir Jakarta karena relokasi permukiman yang memang terbatas. Dia setuju dengan naturalisasi seperti konsep yang selalu didengungkan Gubernur Anies Baswedan. Tapi, lulusan Ph.D University of Tokyo itu menyatakan naturalisasi sungai di Jakarta sejatinya membutuhkan pembebasan lahan lebih luas.
Dia menjelaskan, meski menggunakan unsur alami sebanyak mungkin dan beton hanya seperlunya, naturalisasi butuh mengembalikan penampang sungai baik palung maupun kedua sempadannya ke ukuran alami semula. “Jadi sempadannya besar, ini yang disebut dengan naturalisasi,” kata dia.
Pembebasan lahan sempadan sebagai syarat naturalisasi sungai, Jehan mengingatkan, juga telah dimandatkan dalam Undang-undang Sumber Daya Air. Dia menyebut lebar kanan kiri sungai harus dibebaskan sejauh 50 meter. Kalau di luar kota 200 meter. "UU juga mengatakan bahwa DAS itu harus menyediakan sempadan sungai dan palung sungai,” kata Jehan.
Ahli Meteorologi dari kampus yang sama, Armi Susandi, senada bahwa naturalisasi membutuhkan kesediaan lahan yang lebih banyak. Dia menambahkan jenis tanah di Jakarta yang disebutnya lempung seperti tanah liat, sehingga potensi penyerapan airnya rendah.
Armi, dalam diskusi, juga menyoroti kesiapsiagaan banjir jangka pendek. Menurutnya, perlu ada riset mengenai cara membuat sistem informasi yang baik. Sehingga, misalnya, jika ada potensi hujan maka pompa harus dipastikan berfungsi, dan gorong-gorong harus bersih.
Dia menilai peristiwa banjir Jakarta awal tahun ini, memiliki indikasi bahwa pompa-pompa tidak berfungsi. “Pasti ada sesuatu, bisa karena lambat mengoperasikannya, karena jika terlambat itu tidak bisa berfungsi akan mati, jadi harus pas waktunya,” kata Armi.
Foto 
