Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

lingkungan

Hashim: Prabowo Punya Program 100 Gigawatt Energi Terbarukan

Program 100 gigawatt energi terbarukan akan diimplementasikan pemerintahan dalam waktu 15 tahun mendatang.

12 November 2024 | 19.29 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memiliki program 100 gigawatt yang berasal dari energi terbarukan. Hal itu disampaikannya dalam Conference of the Parties 29 (COP29) di Baku, Azerbaijan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Akan ada program 100 gigawatt energi terbarukan yang akan diimplementasikan pemerintahan dalam waktu 15 tahun mendatang,” katanya saat memberi sambutan, Senin, 11 November 2024, dipantau dari YouTube COP UNFCCC - Indonesia Pavilion.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dia mengatakan program ini juga ditawarkan kepada dunia. Hashim menyebut 75 persen dari program ini memanfaatkan energi terbarukan. 25 gigawatt yang dihasilkan termasuk dari tenaga angin, geotermal, bahkan tenaga nuklir.

“Dari semua 75 gigawatt ini berasal dari energi terbarukan, kami akan mampu mencapainya dalam waktu 15 tahun mendatang dan ini komitmen dari pemerintahan baru,” ucap Hashim.

Selain itu, pemerintah memiliki program baru seperti penyimpanan karbon. Hashim menyebut sejumlah perusahaan multinasional seperti Exxon Mobil dan British Petroleum sudah menyerahkan rencana investasi pengangkutan dan penyimpanan karbon.

Hashim mengatakan Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan karbon sebesar 500 gigaton. Dia mengklaim ini peluang bagus bagi negara dan perusahaan yang tertarik untuk berinvestasi atau mencari kapasitas penampungan karbon.

“Dan pemerintah di bawah kepemimpinan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, sedang menyelesaikan penilaian tambahan 600 juta ton karbon yang kami harapkan dapat ditawarkan kepada dunia dalam beberapa bulan ke depan,” tuturnya.

Namun menurut Hashim, untuk melaksanakan program ini memang membutuhkan pendanaan dari pihak lain, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga masih terbatas.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus