Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti senior dari Sajogyo Institute, Eko Cahyono, sudah lama memperkirakan bahwa rencana pemindahan kantor presiden ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak akan semulus rencana pemerintah. Dia menangkap tanda-tanda IKN rentan mangkrak ketika meneliti kerugian masyarakat adat yang terimbas megaproyek tersebut, sejak tahun lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Sepanjang sebulan penelitian kami di sana, hanya menemukan orientasi pembangunan fisik atau infrastruktur,” kata Eko kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lantaran minim melibatkan masyarakat adat, proyek IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, tersebut jadi hanya sebatas pengembangan bangunan fisik. Pengabaian itu menyebabkan hilangnya peran warga lokal yang seharusnya bisa menyukseskan pembangunan.
Tanda-tanda mangkraknya IKN semakin terlihat ketika agenda peresmian Istana Presiden molor dari rencana awal pada 17 Agustus 2024. Investor asing yang dicanangkan bakal menyokong pembiayaan pembangunan juga belum muncul, meski pemerintah telah mengobral hak guna bangunan (HGB) hingga 190 tahun. Belum lagi Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, juga mengundurkan diri karena persoalan keterlambatan pembayaran gaji pegawai.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga sempat mengajak warga Singapura untuk tinggal di kota berkonsep smart city itu. Namun, belakangan orang nomor satu di Indonesia itu menyebut tidak ingin memaksakan kehendak untuk pemindahan ibu kota pada masa pemerintahannya.
“Kami tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum..., jangan dipaksakan. Semua dilihat progress (kemajuan di lapangannya,” kata Jokowi setelah melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.
Berpendapat senada dengan Eko, Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, juga mengendus potensi mangkrak IKN di masa mendatang. “Sedikit demi sedikit kini terkonfirmasi bahwa Prabowo Subianto sebagai pemimpin di masa depan memiliki ambisi lain, yakni memenuhi janji program makan siang gratis untuk anak-anak,” ucap Herdiansyah.
Menurut Herdiansyah, situasinya bakal semakin rumit jika IKN benar-benar mangkrak. Pasalnya, sebagian besar permukiman masyarakat adat di wilayah Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, sudah telanjur digusur.
Tulisan yang lebih lengkap mengenai dugaan macetnya pembangunan IKN menjelang HUT Kemerdekaan Indonesia bisa dibaca dalam Laporan Premium Tempo; Tanda-tanda Pembangunan IKN Bakal Mangkak
Foto 
