Pendekatan Dari Bawah

MINAT kalangan DPR pada bidang yang ditangani oleh Menteri Emil Salim tampak minim sekali. Jika Fraksi Karya Pembangunan tidak bertanya, Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup itu mungkin kesepian sekali, ketika banyak bidang lain dibicarakan ramai di DPR belakangan ini. Soal lingkungan? Hanya F-KP memerlukan bertanya dalam Komisi X DPR. Sifat pertanyaannya masih bersifat umum, belum menyinggung kasus lingkungan secara konkrit. Pembuangan kotoran industri yang mencemarkan sungai seperti terjadi di Riau dan Jawa Barat atau yang mengotorkan laut di lepas pantai Gresik, umpamanya, telah tidak disinggung. Namun, soal lingkungan di DPR itu dijawab oleh Menteri Salim pekan lalu sebagaimana mustinya. Dan cukup penting. Berikut ini sedikit petikan dari tanyajawab itu: Tentang arus balik (penduduk) dari daerah-daerah luar Jawa? Ini jelas memperbesar masalah pemukiman di kota-kota (di Jawa terutama sekali) yang langsung mempengaruhi lingkungan hidup itu sendiri. Kebijaksanaan pembangunan daerah pedesaan melalui kegiatan pertanian, industri, proyek Inpres dll diharap mengurangi arus penduduk masuk kota-kota besar. Pengembangan lingkungan hidup ingin diusahakan seiring dengan pembangunan. Tentang masalah pedagang kaki lima? Mereka ini langsung ada kaitannya dengan lingkungan hidup -- kemacetan lalulintas dan menambah sampah. Dalam pengembangan kota, Pemda diharap dapat berpegang pada rencana induk yang memperhitungkan peranan pedagang kaki-lima dalam rangka pengembangan dunia usaha. Sampah dan kotoran di kota ditimbulkan bukan semata-mata oleh pedagang kaki-lima, tapi juga dari seluruh lapisan masyarakat. Sedang ditelaah pembuangan sampah yang terkelola (waste disposal management) secara khusus di Jakarta, Bandung, Surabya dan Medan. Tentang pencemaran di laut lepas pantai Indonesia? Diperlukan peraturan perundang-undangan pencegahannya. Pemerintah sependapat dengan Komisi X bahwa pencegahan pencemaran air laut perlu dituang dalam produk hukum. Bersama dengan departemen lain hal ini sedang ditelaah. Tentang penanganan sektor sumber alam dan lingkungan hidup? Pengelolaan sektor ini mencakup berbagai instansi . . . Kegiatan mengembangkan lingkungan tersebar dalam berbagai proyek -- seperti transmigrasi, industri, perikanan, pertanian tanaman pangan, kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, dan pembangunan daerah. Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup bertugas mengkoordinir ini melalui ikhtiar perencanaan terpadu dan penyusunan produk hukum. Anggarannya disesuaikan dengan kemampuan negara. Tentang usaha untuk lebih memasyarakatkan pembinaan lingkungan hidup? Sedapat mungkin ditempuh pendekatan "pembangunan lingkungan hidup dari bawah." Diusahakan merangsang kegiatan kelompok masyarakat yang serasi dengan pengembangan lingkungan hidup -- seperti Pramuka, KNPI PWI, organisasi wanita, Paguyuban Keluarga Berencana, Majelis Ulama berikut pendukungnya, Dewan Gereja Indonesia berikut pendukungnya. Latihan pendidikan diberikan dengan prioritas pada para penentu-keputusan investasi. Sehingga mulai Repelita III mantra linkungan hidup ikut diperhitungkan dalam pemberian kredit atau penentuan investasi. Pemda DKI bersama LIPI telah menyelenggarakan proyek percobaan pendidikan lingkungan hidup di tingkat Sekolah Dasar. Di Jakarta sendiri terdapat lk. 225 organisasi peminat lingkungan hidup. Gejala ini berkembang pula di daerah lain. Tentang pembangunan mdustri yang mencemarkan? Pembangunan industri ingin dilakukan dengan mengindahkan pengembangan lingkungan hidup. Diusahakan keserasiannya di daerah. Secara fungsionil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban mengusahakan keserasian itu.