Perubahan Iklim dan Ketimpangan Gender Masyarakat Pesisir

Seorang perempuan nelayan bernama Zarokah yang saya wawancarai mulai mencari ikan bersama suaminya sejak dua tahun lalu karena tak bisa lagi menemukan orang yang mau bekerja di laut. Sejak pagi buta pukul 03.00, Zarokah dan suaminya pergi melaut. Hasilnya? Zarokah menceritakan hanya memperoleh sekeranjang ikan klapan kecil senilai Rp 150 ribu. Jika laut sedang baik, dia bisa memperoleh beberapa keranjang.

Dalam situasi kurang beruntung, Zarokah pulang dengan tangan hampa. Mereka boncos lantaran tetap harus merogoh kocek untuk bahan bakar minyak (BBM) dan peralatan. Pendapatan ini jelas tak cukup dan berisiko semakin parah apabila ikan semakin langka. Belum lagi cuaca ekstrem yang menghantui, yang membuat mereka batal melaut.

Penelitian saya menunjukkan bagaimana perempuan di wilayah pesisir berperan besar dalam sektor perikanan dan perekonomian pesisir. Namun, tetap saja, pendiri organisasi perempuan nelayan (Puspita Bahari), Masnu’ah, mengatakan kontribusi ekonomi perempuan tidak diakui oleh laki-laki ataupun masyarakat secara umum.

Dalam kartu tanda penduduk, Zarokah masih berstatus “ibu rumah tangga”. Meskipun faktanya, “Jika saya tidak ikut, suami saya pasti tidak melaut juga dan kami tidak bisa memenuhi kebutuhan,” kata dia.

Kerja-kerja nelayan perempuan yang tidak diakui membuat mereka tak bisa mengakses layanan perlindungan sosial yang disediakan pemerintah, seperti asuransi jiwa melalui Kartu Nelayan ataupun Kartu KUSUKA. Padahal, di tengah risiko perubahan iklim yang mengancam masyarakat pesisir, perlindungan sosial dan dukungan negara sangat penting bagi nelayan.

Akses Fasilitas dan Layanan Kesehatan

Cuaca ekstrem dan gangguan sektor perikanan lainnya tak hanya berdampak pada sumber nafkah perempuan pesisir. Perempuan nelayan harus berlayar lebih jauh karena semakin sulit mencari ikan. Banjir rob juga menyulitkan perempuan dan anak-anak perempuan mengakses layanan kesehatan serta fasilitas lain.

Para perempuan sulit pergi ke klinik karena jalanan terendam air dan terisolasi. Kepada saya, salah satu aktivis perempuan nelayan di Demak menceritakan pengalamannya membantu perempuan melahirkan di tengah banjir rob dan rumah yang kebanjiran.

“Prosesnya sangat sulit,” kata dia, “karena banjirnya terlalu tinggi dan tidak ada perahu. Bayinya meninggal dua atau tiga hari kemudian.”

Tak hanya di Pantura, studi di negara lain menunjukkan tren kerentanan serupa. Di pesisir barat daya Bangladesh, bencana alam, seperti badai dan siklon, telah lama menyengsarakan perempuan. Lebih dari 140 ribu orang meninggal akibat bencana siklon pada 1991, yang hampir semuanya atau 90 persen adalah perempuan.

Proses pembuatan olahan ikan asin di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

Studi terbaru mengamati kehidupan perempuan, khususnya etnis Munda di Distrik Khulna, Satkhira, dan Bagerhat. Penelitian ini menemukan pengelolaan sumber air yang buruk (kolam dan saluran air) mengakibatkan intrusi air laut yang parah. Perempuan dan anak-anak perempuan, yang bertanggung jawab atas logistik rumah tangga, harus berjalan sejauh 3 kilometer—bahkan sampai 5 km—untuk mencari air bersih.

Mereka menghabiskan waktu berjam-jam membawa berguci-guci air yang berat sehingga rentan mengalami penyakit kronis. Saat kekeringan, pencarian air bisa memakan waktu tiga jam dalam sehari. Di tengah tugas berat itu, perempuan dan anak-anak masih juga menerima pelecehan dari laki-laki dewasa ataupun remaja.

Studi pada 2020 di Ilaje, kawasan pesisir Nigeria, menemukan perempuan dan anak-anak perempuan kerap bertanggung jawab memastikan pasokan makanan, bahan bakar, dan air bersih di rumah. Saat curah hujan berkurang atau kekeringan datang, mereka juga harus menempuh jarak yang sama. Para remaja perempuan terpaksa bolos sekolah untuk membantu ibu mereka melaksanakan tugas ini.

Ibu hamil di Ilaje, khususnya, rentan mengalami malnutrisi, dehidrasi, anemia, dan risiko kesehatan lain akibat kelangkaan bahan makanan dan air karena perubahan iklim.

Akibat mengakarnya budaya patriarki, perempuan Ilaje tidak bisa bebas membuat keputusan dalam keluarga ataupun masyarakat. Mereka tidak punya kuasa atas urusan keuangan dan aset. Mereka juga tidak diberi kesempatan terlibat di ruang publik, khususnya dalam diskusi di tengah komunitas tentang adaptasi perubahan iklim.

Walhasil, mereka tidak bisa menyuarakan keperluan dan kebutuhan mereka di level keluarga ataupun komunitas.

Luas ekosistem laut dan pesisir mencakup dua pertiga dari luas bumi. Kawasan pesisir berperan penting dalam pemenuhan pangan dan energi, termasuk juga menciptakan kesempatan kerja. Sekitar 600 juta orang—setara dengan 10 persen populasi dunia—tinggal di kawasan pesisir dengan ketinggian hanya 10 meter di atas permukaan laut.

Semboyan utama agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) adalah “tak ada seorang pun yang terlupakan (leave no one behind)” . Pendekatan politik feminis dalam isu perubahan iklim sangat penting untuk memahami bahwa perempuan dan anak-anak mengalami beban berlapis-lapis di daerah perdesaan dan pesisir di seluruh dunia.

Sayangnya, sejauh ini penelitian sosial dan feminis seputar perubahan iklim masih langka. Tanpa studi yang memadai, perempuan dan anak-anak perempuan berisiko tetap terabaikan.

Analisis saya sebelumnya juga menunjukkan kebijakan adaptasi iklim di Indonesia masih netral gender. Negara ini, termasuk juga pemerintah daerah, perlu membuka mata lebar-lebar bahwa perubahan iklim bukanlah persoalan yang netral gender. Dengan demikian, pencegahan dan penanganan krisis iklim lebih berkeadilan bagi semua.

---

Artikel ini ditulis oleh Andi Misbahul Pratiwi, kandidat doktor geografi dari University of Leeds. Terbit pertama kali di The Conversation.