Daging Sapi Impor untuk Proyek Makan Bergizi Gratis

Makan bergizi gratis, program unggulan Prabowo Subianto semasa kampanye pemilihan presiden 2024, akan segera berjalan. Berbagai persiapan digelar, mulai dari menunjuk sejumlah lembaga penanggung jawab, mendirikan dapur umum, menyiapkan tenaga pelaksana, hingga menyediakan logistik untuk program makan bergizi yang diperkirakan menelan dana Rp 71 triliun per tahun itu.

Dengan dalih mempercepat penyediaan daging sapi dan susu, dua bahan baku utama aneka menu dalam program makan bergizi gratis, pemerintah melakukan berbagai manuver. Kementerian Pertanian, misalnya, akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan atau Produk Hewan atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan. Dengan mengubah aturan ini, pemerintah membuka impor sapi dan daging sapi dari negara yang belum terbebas dari penyakit kuku dan mulut pada sapi, seperti Brasil dan India.

Kementerian Pertanian beralasan perubahan regulasi diperlukan demi memperluas sumber pasokan sapi hidup yang selama ini hanya berasal dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Ketiganya adalah negara yang telah bebas dari penyakit mulut dan kuku. Tapi dalih percepatan penyediaan logistik makan bergizi gratis mengundang curiga, lantaran rencana revisi aturan ternyata sudah lama ada. Di sini, ada peran dari pengusaha asal Brasil yang akan mendatangkan sapi perah Girolando ke Indonesia. Siapa mereka?

Manuver Kementerian Pertanian lainnya adalah dengan memaksa para produsen serta importir makanan dan minuman untuk mengimpor sapi pedaging dan sapi perah. Tempo menemukan sejumlah fakta yang menunjukkan adanya permintaan dari sejumlah pejabat Kementerian Pertanian kepada pengusaha untuk membeli sapi dari luar negeri, dengan imbal balik kemudahan pengurusan rekomendasi impor berbagai produk yang mereka ajukan. Banyak pengusaha keberatan lantaran mereka tak pernah berbisnis sapi atau tidak memiliki kemampuan untuk beternak sapi.

Pembaca, di rubrik ekonomi dan bisnis Majalah Tempo terbaru, Anda juga dapat membaca laporan mengenai maju-mundur penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang kembali terancam defisit hingga rencana pendirian bank emas. Selamat membaca.