Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Newsletter

Mengapa MKD Berkukuh Memeriksa Rieke Diah Pitaloka

Laporan terhadap Rieke Diah Pitaloka yang menentang tarif PPN 12 persen masuk ke MKD pada masa reses. Lalu MKD memprosesnya.

3 Januari 2025 | 10.15 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

NASIONAL

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mengapa MKD Berkukuh Memeriksa Rieke Diah Pitaloka

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Laporan terhadap Rieke Diah Pitaloka yang menentang tarif PPN 12 persen masuk ke MKD pada masa reses. Lalu MKD memprosesnya hingga berlanjut ke rencana pemeriksaan legislator PDIP tersebut, Senin lalu. Pemeriksaan itu ditunda dengan alasan anggota Dewan masih berada di daerah pemilihan. Tapi MKD berkukuh memeriksa Rieke. Langkah tersebut dianggap sebagai upaya membungkam sikap kritis anggota Dewan. Apa saja kejanggalan kasus ini? Baca selengkapnya di sini.

HUKUM

Sidang Etik Bukan Akhir Kasus Pemerasan Penonton DWP 2024

KKEP telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap dua polisi yang terlibat pemerasan penonton konser musik DWP 2024. Para pakar menilai sanksi tersebut sudah tepat. Namun mereka mengingatkan agar sanksi itu tak dikorting di tingkat banding seperti pada kasus kematian Brigadir Yosua. Mereka pun meminta polisi segera menindak para pelaku secara pidana. Tak hanya pemerasan, para pelaku juga dinilai telah melakukan korupsi karena menyalahgunakan kewenangannya. Selengkapnya baca di sini.

EKONOMI DAN BISNIS

Aral Besar Industri Padat Karya

Setelah puluhan pabrik tutup dan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja buruh pada tahun lalu, industri padat karya masih menghadapi tantangan berat pada tahun ini. Di antaranya biaya operasional yang tinggi akibat kenaikan upah buruh dan melonjaknya suku bunga. Agar industri ini bisa tumbuh, pengusaha meminta pelindungan pasar dari barang impor yang lebih murah. Apa tanggapan pemerintah? Laporan lengkapnya berikut ini.

EDITORIAL

Paradoks Prabowo dan Blunder-blundernya

Keputusan dan pernyataan Prabowo tentang banyak hal tak sesuai dengan prinsip mengelola Indonesia setelah reformasi 1998. Selengkapnya berikut ini.

OPINI

Anomali Penurunan Ambang Batas Omzet Pajak UMKM

Pemerintah akan menurunkan ambang batas omzet pajak UMKM. Berisiko makin membebani pengusaha kecil dan menengah. Baca sekarang di sini.

Ana Jumiati

Ana Jumiati

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus