Pos Anggaran Daerah Dipetakan Ulang Imbas Pemangkasan Anggaran

POLITIK

Pelanggaran Hukum Pemangkasan Anggaran

Pemerintahan Prabowo Subianto memangkas anggaran 2025 sebesar Rp 306,6 triliun. Angka itu terdiri atas Rp 256,1 triliun untuk belanja kementerian/lembaga dan Rp 50,5 triliun untuk transfer ke daerah (TKD). Pemangkasan anggaran ini berdampak pada pemerintahan daerah yang belum mandiri secara fiskal.

Dua pegiat menilai pemerintah pusat semestinya lebih dulu mengajak diskusi pemerintah daerah sebelum memotong anggaran daerah. Pakar hukum tata negara juga menyatakan pemangkasan anggaran harus mendapat persetujuan rakyat, dilakukan dengan mengubah Undang-Undang APBN. Benarkah pemangkasan anggaran oleh pemerintah melanggar aturan? Baca selengkapnya di sini.

HUKUM

Bagaimana Sistem Peradilan Memberikan Celah Terjadinya Salah Tangkap

Empat anak yang diduga menjadi korban salah tangkap di Tasikmalaya sudah divonis bersalah atas kasus pengeroyokan. Simak laporan lengkapnya di sini.

PENDAPAT

Kredibilitas Coretax sebagai Sistem Identitas Nasional

Kehadiran Coretax malah membuat masalah bagi wajib pajak. Bagaimana seharusnya sistem identitas nasional dirancang? Baca laporannya di sini.