Wajah Orde Baru di Pilkada Kita

Disampaikan pada hari ulang tahun Golkar, Kamis, 12 Desember 2024, ide Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus pemilihan kepala daerah langsung agaknya bakal terealisasi. Para pendukungnya diam-diam menyiapkan sistem pilkada tidak langsung. Seperti diinginkan Prabowo, kepala daerah bakal dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sepanjang pekan lalu, jurnalis Tempo menemui para pejabat dan orang dekat Prabowo. Dari mereka, kami mendapatkan cerita bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu menginginkan pemerintahan yang kuat dari pusat hingga daerah. Keinginan Prabowo ini sekaligus menunjukkan ia ingin memiliki kontrol yang kuat terhadap pemerintah daerah, seperti pada masa Orde Baru.

Prabowo telah bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik pendukungnya. Ia berdiskusi soal kemahalan biaya pilkada yang harus ditanggung oleh negara. Pelaksanaan pilkada tahun ini diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp 37,43 triliun. Prabowo sudah meminta anak buahnya untuk membuat evaluasi pelaksanaan pilkada.

Beban biaya tinggi tak hanya ditanggung oleh negara, tapi juga para calon kepala daerah. Kepada Tempo, sejumlah calon kepala daerah blak-blakan soal duit yang mereka gelontorkan dalam pilkada 2024. Salah satu komponen biaya yang mahal itu adalah mahar yang harus diberikan calon gubernur, bupati, dan wali kota kepada partai politik agar bisa mendapatkan tiket.

Pemilihan kepala daerah lewat DPRD agaknya bakal gol di DPR. Prabowo didukung suara mayoritas politikus Senayan. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang keras menolak rencana itu. Adapun Partai Demokrat bersikap mengambang karena terkunci oleh sikap Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014.