"benar, banyak kesalahpahaman..."

IA sering menyebut dirinya"singa". Michael Somare, 48, memang hampir selalu tampil dan berbicara dengan suara yang menggelora. Misalnya dalam sidan Parlemen PNG 24 Mei lalu, tatkala ia tampil membela dirinya terhadap tuduhan kelompok oposisi. "Michael Somare tidak mempunyai rencana atau persetujuan rahasia untuk membantu Indonesia guna menguasai Irian Jaya. Irian Jaya adalah masalah dalam negeri Indonesia, dan kita sebagai negara yang berdaulat tidak punya hak untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri negara yang berdaulat lainnya," katanya menggebu-gebu. Somare, yang menjadi perdana menten PapuaNuginisejak 1973 - kecuali selama 30 bulan antara 1980 dan 1982 tatkala ia dikalahkan Julius Chan - akhir-akhir ini terus dikecam pihak oposisi, yang menguasai 39 dari 109 kursi Parlemen. Yang terutama menjadi bulan-bulanan adalah sikapnya menghadapi masalah penyeberang perbatasan dari Indonesia, yangdianggap pihak oposisi terlalu "lunak" dan "takut" pada Indonesia. Tatkala diwawancarai Susanto Pudjomartono dari TEMPO di ruang kerjanya di gedung Parlemen dua pekan lalu, seperti biasa ia berpakaian rapi: jas biru dan dasi serta laplap (semacam gaun yang merupakan pakalan nasional PNG). Petikan dari wawancara itu: Bagaimana Yang Mulia melihat hubungan Indonesia dengan PNG saat ini? Saya kira, hubungan kedua negara saat ini sangat baik (cordial). Kami ingin memelihara hubungan baik itu, dan meningkatkannya sebaik baiknya. Penduduk Irian Jaya memiliki kebudayaan, etnis, dan pengelompokan yang sama dengan penduduk kami di perbatasan. Kami ingin memelihara itu. Kami ingin saling tukar pandangan, kebudayaan, tradisi, mengadakan barter, dan apa saja yang mungkin. Tapi beberapa kejadian belakangan ini menunjukkan, masih ada salah pengertian. itu memang benar. Dan banyak hal telah dijernihkan ketika Menlu Rabbie Namaliu berkunjung ke Jakarta April lalu. Saya kira, antara dia dan Dr. Mochtar Kusumaatmadja kini telah cukup banyak saling pengertian Namun, masih ada satu soal yang memprihatinkan. Kami ingin diberitahu lebih dulu jika, misalnya, Indonesia merencanakan mengadakan latihan militer dekat perbatasan. Kami tahu, itu memang wilayah Indonesia. Tapi wilayah ini 'kan berbatasan dengan kami. Jika kami diberitahu lebih dulu, katakanlah sebulan sebelumnya, kami bisa memberitahu rakyat kami untuk tidak khawatir. Di sidang Parlemen, Menlu Rabbie Namaliu menganggap, latihan militer yang dilakukan Indonesia di wilayah Irian Jaya, Mei lalu, sebagai "ingkar janji" dari kesepakatan yang tercapai di Jakarta April silam. Seperti saya katakan tadi, kami ingin diberitahu sebelumnya. Kami prihatin, karena kami ingin memelihara hubungan baik, dan juga karena banyak pertanyaan akan diajukan pada kami. Kami ingin bisa menjawab pertanyaan masyarakat: Ya, kami telah diberitahu pihak Indonesia, yang mereka lakukan tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Bagaimana sebenarnya sikap pemerintah PNG terhadap OPM? Ini sudah sering saya tegaskan. Kami telah memperingatkan para pemimpin OPM serta simpatisan mereka disini: kami tidak akan membiarkan mereka melakukan segala macam omong kosong itu. Jika kami tahu di daerah mana mereka beroperasi, dan jika kami temukan mereka, kami akan menghukum mereka. Ini masalah pemerintah Indonesia dengan para pembangkang. Jika mereka ingin melawan pemerintah Indonesia, mereka seharusnya tidak melakukannya dari wilayah kami. Tapi kenyataannya sering OPM beroperasi dari wilayah PNG. Mengapa ini bisa terjadi? Kami telah sering bertindak terhadap penyeberang perbatasan, dan menghukum mereka. Kami juga telah mengancam mereka, berkali-kali, jika mereka sampai tertangkap basah, kami akan menghukum mereka. Kami tidak ingin ada pemberontak yang menggunakan wilayah PNG untuk melawan Indonesia. Kami tidak ingin disalah tafsirkan telah membantu mereka. Tampaknya, di kalangan masyarakat PNG cukup banyak yang bersimpati pada OPM. Ini negara demokrasi. Di sini tiap orang bebas menyatakan pendapat mereka. Tapi sikap partai yang memerintah sekarang, dan pemerintah PNG sendiri, tetap. Kami tidak mendukung OPM. Beberapa pejabat PNG sering menyebut warga Irian Jaya sebagai orang Melanesia, dan bukannya Indonesia. Istilah Melanesia itu untuk menunjukkan pcngelompokan etnis. Kita mempunyai keluarga yang menjadi warga Indonesia ataupun PNG. Kami memakai istilah itu hanya untuk menjelaskan saja. Misalnya untuk menyebut suku bangsa Melanesia Indonesia, seperti halnya suku Ambon, Jawa, atau Timor. Tapi semuanya 'kan orang Indonesia. Benarkah program transmigrasi Indonesia di Irian Jaya menimbulkan kekhawatiran di PNG? Benar, memang banyak kesalahpahaman di antara masyarakat PNG. Itu rencana pembangunan lima tahun Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan kami. Bagaimana sikap pemerintah PNG terhadap penyeberang perbatasan? Semua orang yang masuk ke wilayah kami secara ilegal akan dituntut dan diadili. Tapi yang benar-benar pengungsi, soalnya lain. Kami akan mempertimbangkan masalah mereka. Yang bukan pengungsi akan dikirim kembali. Dan kedua menlu Indonesia dan PNG sudah sepakat, sebagian besar penyeberang perbatasan itu akan dikirim kembali. Apakah Yang Mulia puas dengan situasi perbatasan saat ini? Saat ini saya puas. Cuma ada satu hal: kami ingin diberitahu jika kelak ada latihan militer atau penerbangan dekat perbatasan. Saya berharap akan ada lebih banyak dialog dan komunikasi antara kedua pihak.