''Berhentikan Dulu Andi Ghalib

AKHIR Mei lalu, Kantor Indonesian Corruption Watch (ICW) di Jalan Diponegoro, Jakarta, memperoleh kiriman paket dokumen penting dari orang tak dikenal. Isinya: bukti transfer uang senilai Rp 1,8 miliar dari sejumlah pengusaha ke beberapa rekening di Bank Lippo Jakarta atas nama A. Muh. Ghalib, S.H., Jaksa Agung RI. Prajogo Pangestu, bos Grup Barito Pasifik, dan The Ning King, bos Grup Argo Manunggal, adalah dua dari sejumlah nama yang mengirimkan uang itu. Kedua pengusaha ini diketahui tengah ''berurusan" dengan Kejaksaan Agung menyangkut soal kredit. Karena itu, ICW curiga bahwa dana yang dialirkan ke rekening Ghalib itu tergolong suap. Pihak ICW lalu melaporkan temuan itu ke Pusat Polisi Militer (Puspom), Kamis pekan lalu. Maklum, Ghalib adalah seorang militer aktif berbintang tiga.

ICW adalah lembaga yang dibentuk sebulan setelah Soeharto berhenti dari jabatan presiden pada 1998. Lembaga ini bertujuan membongkar praktek-praktek korupsi. Dewan etik organisasi ini didukung oleh sejumlah praktisi hukum dan cendekiawan seperti T. Mulya Lubis, Adi Andojo, Christianto Wibisono, dan Masdar F. Mas'udi. Sejumlah 2.000 laporan menyangkut korupsi telah masuk ke ICW.

Di belakang pembongkaran skandal rekening Ghalib, Teten Masduki, 36 tahun, koordinator Badan Pekerja ICW, berperan besar. Berikut ini wawancara Edy Budiyarso dari TEMPO, Jumat pekan lalu. Kutipannya:

---

Bagaimana ICW bisa memperoleh data transfer dan rekening Ghalib?

Ada orang yang mengirimkan data-data itu kepada kami pada 27 Mei 1999. ICW menyatakan salut kepada dia karena itu menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi.

Bagaimana cara Anda memastikan bahwa itu milik Andi M. Ghalib yang jaksa agung?

Kami mengecek. Ternyata nama, alamat, dan tanggal lahir di rekening itu milik Ghalib dan istrinya. Memang mungkin saja ada beberapa nama ''Ghalib" dengan pemilik yang berbeda, tapi sangat jarang ada dua nama suami dan istri yang sama.

Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa data itu autentik?

Kami mentransfer uang sumbangan ke Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (Ghalib adalah ketua umumnya?Red.) dan ternyata uang itu masuk ke saluran yang benar. Itu dilakukan karena kami tidak mungkin menanyakannya kepada karyawan bank. Mereka pasti tidak akan berani memberitahukannya. Cara yang sama kami lakukan untuk keempat rekening atas nama Ghalib dan istrinya, Andi Murniati.

Apakah Anda tidak khawatir dituduh mencemarkan nama baik?

Kami siap meladeni itu karena tidak ada unsur pencemaran nama baik dari langkah kami. Kami melaporkan kepada Puspom TNI karena Ghalib itu serdadu. Tapi substansinya, ya, soal penyuapan itu, harus dibuktikan dulu. Jadi, jangan digeser ke masalah lain, misalnya pencemaran nama baik. Kita harus mengecek apakah uang sebanyak Rp 13 miliar itu memang berasal dari gaji Ghalib sebagai menteri, yang hanya sekitar Rp 7,5 juta sebulan.

Bukankah mengusut kekayaan Ghalib sulit karena kita tidak mengenal asas pembuktian terbalik?

Langkah awalnya, Presiden B.J. Habibie sudah seharusnya memberhentikan dulu Ghalib dari jabatannya.

Apa langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah selain memberhentikan Ghalib?

Saya kira, pemerintah harus segera menyelidiki Ghalib dan membekukan rekening itu. Sebab, bila terjadi penghilangan barang bukti, saya kira, penyelidikan akan sulit dilakukan.

Bagaimana Anda memastikan bahwa Prajogo Pangestu dan The Ning King menyuap?

Nama dua orang itu tercantum secara jelas dalam laporan transfer ke empat rekening tersebut. Padahal, dua orang itu saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, sehingga kami patut menduga bahwa transfer itu merupakan suap.

Apakah Anda mengonfirmasikannya ke Prajogo Pangestu dan The Ning King?

Itu bukan tugas kami. Saya meminta agar Puspom TNI melakukan hal itu. Sebab, dalam tindakan suap-menyuap, kedua belah pihak terkait. Kami takut, bila cek silang dilakukan, mereka bisa menghilangkan barang bukti.

Bukankah Ghalib bisa berdalih bahwa uang itu sumbangan untuk Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI)?

Saya kira, teramat sulit bagi dia untuk berkilah. Sebab, kalaupun uang itu untuk organisasi gulat, mengapa ditransfer ke rekening pribadi? Secara etika, seorang jaksa agung yang sedang menjabat tidak dibenarkan menerima sumbangan orang dalam bentuk apa pun, apalagi penyumbangnya adalah orang yang sedang diperiksa di bawah kewenangannya. Sumbangan itu bisa mempengaruhi independensi jaksa agung.

Ghalib akan menuntut ICW secara hukum. Komentar Anda?

Mengapa dia mesti melawan kami? Kalau Ghalib melakukan itu, berarti dia melawan negara dan undang-undang suap.

Adakah motivasi politis dari ICW, misalnya untuk menjatuhkan Presiden Habibie?

Saya kira tidak. Ini perkara hukum. Jadi, ini jangan digeser ke masalah politik.