<font face=arial size=1 color=brown><B>Reshuffle</B></font><BR />Kocok Ulang Antikoyak

JANGAN terganggu isu reshuffle. Ini perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada para menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Kamis pekan lalu. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto yang menyampaikannya. Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan rapat di Istana Bogor tak secara khusus membahas reshuffle. ”Tapi bukan berarti perombakan ulang kabinet tak bakal terjadi,” kata Sudi.

Menyusun kembali kabinet memang tekad Yudhoyono. Tahun lalu, ia menyatakan akan mengevaluasi kinerja para menteri secara bertahap: setahun dan dua setengah tahun jalannya pemerintahan. Ia menyatakan tak segan melukir posisi menteri atau bahkan mencopotnya jika ada yang bekerja setengah hati. Yudhoyono melantik Kabinet Indonesia Bersatu II pada 22 Oktober tahun lalu. Ingin mengambil keputusan secara terukur, Yudhoyono menunggu hasil evaluasi tim Kuntoro. Akhir bulan ini, tim itu rampung membahas rapor para menteri untuk periode September dan Oktober. Hasil evaluasi ini selanjutnya diserahkan ke Presiden dan Wakil Presiden Boediono.

Sinyal kocok ulang kabinet kian kuat. Di DPR, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso yang juga Ketua Golkar mensinyalir kemungkinan rombak kabinet sangat besar. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berkali-kali menyatakan Presiden perlu mengevaluasi menterinya. Ketua Partai Amanat Nasional Putrajaya Husin menguatkan sinyalemen bakal adanya reshuffle. ”Sudah ada pembicaraan di tingkat elite,” katanya. Sebelumnya, Ahmad Mubarok, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, menyatakan setidaknya lima menteri diganti. Ada tiga indikator yang dijadikan ukuran: hasil evaluasi Unit Kerja, survei lembaga independen, dan data dari SMS Center SBY di 9949. ”Kinerja mereka memble,” kata Mubarok.

Seorang petinggi partai pendukung pemerintah mengatakan reshuffle dilakukan paling telat Januari tahun depan. Ia mengatakan Yudhoyono sudah bicara secara informal dengan orang dekatnya, baik di Istana maupun di Cikeas. Yudhoyono ingin kocok ulang kabinet tanpa menggoyahkan koalisi. Biar mengesankan adil dan tidak tebang pilih, reshuffle bakal menimpa semua partai koalisi. Sumber tadi memastikan ada menteri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan yang tergusur.

Jatah menteri untuk anggota koalisi diperkirakan akan tetap. Jika dikurangi, akan timbul gejolak. Sebaliknya, jika ada partai yang jatahnya bertambah, kecemburuan bisa muncul dan koalisi akan retak. Seleksi menteri pengganti akan diserahkan ke partai koalisi. Jika kader partai itu ternyata tak memenuhi syarat yang dikehendaki Yudhoyono, partai akan diminta menyodorkan calon lain.

Yudhoyono, kata petinggi partai lain, juga ekstrahati-hati merombak posisi ketua umum partai yang duduk di kabinet. Bisa saja mereka pindah posisi, tapi tak mungkin pindah pada kementerian dengan derajat politik-ekonomi lebih rendah.

Kini ketua umum partai di kabinet adalah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (Partai Amanat Nasional), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Menteri Agama Suryadharma Ali (Partai Persatuan Pembangunan).

Ketua umum aman, yang kena sasaran tembak adalah kader partai yang lemah derajat politiknya. Mereka adalah Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Helmy Faisal Zaini (Partai Kebangkitan Bangsa), Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa (Partai Persatuan Pembangunan), dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar (Partai Amanat Nasional). ”Posisi Suharso dan Patrialis rawan,” kata sumber tadi.

Di partainya, Patrialis sudah jadi omongan. Sumber di Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat menyatakan Patrialis dinilai gagal memenangkan kasus gugatan Yusril Ihza Mahendra di Mahkamah Konstitusi ihwal berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supanji. ”Dia dapat tugas langsung dari SBY tapi gagal,” kata sumber lain.

Kader Golkar yang dikabarkan masuk daftar copot adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Fadel dianggap terlalu berisik. Pernyataannya tentang penangkapan nelayan Malaysia oleh petugas Kementerian Kelautan di perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Agustus lalu, dianggap tak cermat karena Fadel terus menyerang Malaysia. Padahal ada laporan anak buahnya berusaha memeras nelayan Malaysia.

Sejumlah petinggi partai koalisi menyatakan Golkar juga ingin menaruh Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng bergeser ke Sekretaris Kabinet menggantikan Dipo Alam, yang pindah posisi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dua menteri Demokrat yang didera gosip selingkuh, Menteri Perhubungan Freddy Numberi serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, dikabarkan bakal jadi target. Darwin tak merisaukan ini. ”Kocok ulang sepenuhnya kewenangan Presiden,” katanya.

Demokrat akan melepas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebaliknya, partai itu mengincar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Spekulasi yang beredar, yang bakal masuk ke posisi ini adalah Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Benny Kabur Harman, dan pengacara sekaligus bekas Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Nama staf khusus presiden bidang hukum, ham, dan pemberantasan KKN, Denny Indrayana, disebut-sebut juga masuk daftar. Dari Partai Keadilan Sejahtera dikabarkan Menteri Komunikasi dan Informatika Tiffatul Sembiring bakal disetip.

Ada juga upaya menggandeng PDI Perjuangan. Ahmad Mubarok mengatakan komunikasi politik Demokrat dengan partai banteng gemuk ini lebih baik ketimbang dengan Golkar. Mubarok menyatakan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Taufiq Kiemas dan putrinya, Puan Maharani, sejak dulu berniat masuk koalisi. Namun keinginan mereka terhambat sikap Ketua Umum Megawati yang teguh beroposisi.

Sumber lain menyatakan PDI Perjuangan bakal ditampung dalam kabinet melalui jalur profesional. Mubarok menyebut ”ada ruang khusus”. Partai ini diminta mendorong ahli, bukan politikus, untuk masuk. Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo mengakui partainya sempat ditawari. ”Kami masih berpegang pada hasil kongres: PDIP akan di luar pemerintahan,” kata Tjahjo.

Staf khusus presiden, Andi Arief, menyatakan pembicaraan resmi tentang reshuffle belum dilakukan. ”Pak SBY belum bicara itu,” kata Andi, Jumat pekan lalu.

Sunudyantoro, Bunga Manggiasih