<font size=1 color=#FF9900>PENGGABUNGAN</font><br />Krisna di Barat, Bima di Timur

MESKI hanya dibatasi lapangan Monumen Nasional, repot benar setiap kali Wakil Presiden Boediono harus bolak-balik ke kantor Presiden. Setidaknya perlu iring-iringan delapan mobil bagi rombongan RI-2, yang oleh Pasukan Pengamanan Presiden diberi nama sandi Bima. Jalanan pun ditutup beberapa menit sebelum rombongan melintas.

Padahal, tidak hanya sekali dalam sehari Boediono perlu mengikuti rapat dengan Presiden Yudhoyono. Selasa pekan lalu, misalnya, dua kali sang Bima bolak-balik dari Jalan Medan Merdeka Selatan, kantornya, ke Jalan Medan Merdeka Utara, tempat Presiden berkantor. Walhasil, dua kali pula rombongannya mengular bolak-balik.

Rangkaian kerepotan itu direncanakan akan berakhir awal tahun depan. Boediono akan berpindah kantor ke salah satu bagian di kompleks Istana Kepresidenan. Kini kompleks yang biasa disebut bangunan sayap timur Istana itu mulai dibenahi. Proses pengecatan bagian luar gedung hampir rampung. Warna abu-abu kusam berubah menjadi putih bersih. Pilar-pilar yang menghubungkan gedung selatan dan utara terlihat resik, tak ubahnya pilar yang menyangga Istana Merdeka.

Boediono dan stafnya sudah mengintip perbaikan calon kantor baru ini. Menurut kepala bagian pengawasan bangunan Sekretariat Negara, Indra Iskandar, sejak dibangun pada 1980, gedung ini belum pernah direnovasi. Beberapa bagian eksterior dan interior tampak lapuk dan usang. Lantai ruang kerja wakil presiden bahkan masih menggunakan lantai teraso—bukan marmer yang kinclong. ”Gedung itu perlu ditata ulang sehingga layak menjadi kantor wakil presiden,” katanya.

Arsitektur bangunan pun ditata ulang. Kantor Boediono akan menghadap Jalan Medan Merdeka Utara, sejajar dengan Istana Merdeka. Letak kantor baru Boediono persis bersebelahan dengan kantor Presiden yang berada di dalam kompleks Istana Merdeka. Rencananya, pagar pembatas yang kini memisahkan dua bangunan itu akan dirobohkan.

Bangunan tiga lantai ini rencananya digunakan sebagai kantor wakil presiden dan sejumlah anggota staf pendukungnya. Di lantai dasar seluas 5.900 meter persegi itu, dibangun ruang kerja Wakil Presiden, ajudan, sekretaris pribadi Wakil Presiden, ruang audiensi, dan ruang rapat. Lantai dua dan tiga menjadi ruang kerja staf, kepala biro, ruang wartawan, dan ruang kerja deputi. ”Renovasi bangunan diperkirakan rampung pada Maret 2010,” kata Indra.

Masalahnya, saat ini sekretariat Wakil Presiden memiliki 399 pegawai. Masih terlalu gemuk bila harus diboyong semuanya. Staf khusus Wakil Presiden bidang media massa, Yopie Hidayat, mengatakan hanya pejabat eselon I dan sebagian kecil eselon II yang akan dipindah. ”Soal jumlahnya belum diketahui,” kata Yopie.

Rencana penggabungan akan menggusur kantor staf khusus Presiden Yudhoyono seperti kantor juru bicara kepresidenan Dino Patti Djalal dan staf khusus bidang hukum Denny Indrayana. Para anggota staf Presiden ini masih berkantor di bekas gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai gantinya, gedung itu akan ditempati Dewan Pertimbangan Presiden. Staf khusus presiden nantinya dipindah ke gedung Bina Graha, yang baru rampung direnovasi.

Penggabungan ini tampaknya tidak sekadar demi efisiensi dan koordinasi. Hatta Rajasa, kini Menteri Koordinator Perekonomian, ketika menjabat Menteri-Sekretaris Negara, mengatakan bahwa penggabungan kantor itu untuk menghindari dualisme kebijakan. ”Jadi, tidak ada keputusan di kantor presiden, ada keputusan juga di kantor wakil presiden. Nanti bisa berbeda,” katanya.

Dalam rapat perdana Kabinet Indonesia Bersatu II, tiga pekan lalu, Presiden Yudhoyono secara tegas menyatakan: tidak boleh ada keputusan wakil presiden. Yudhoyono, yang diberi nama sandi Krisna oleh Pasukan Pengamanan Presiden, menginginkan Wakil Presiden benar-benar menempatkan diri sebagai pembantunya.

Mantan staf khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla, Alwi Hamu, menuturkan ide penyatuan dua istana sebenarnya sudah ada sebelum pemilihan presiden 2004. Dulu, rencananya, Jusuf Kalla akan berkantor di bekas kantor Dewan Pertimbangan Agung, pada tahun kedua pemerintahan. ”Ini ide Kalla supaya lebih mudah berkomunikasi,” kata Alwi.

Rencana itu batal karena alasan keamanan. Pasukan Pengamanan Presiden beralasan, kantor baru wakil presiden sangat mudah diakses publik karena berbatasan langsung dengan jalan umum. Tembok beton setinggi tiga meter pun dibangun sebagai benteng. Namun perpindahan tak kunjung terlaksana.

Jusuf Kalla tetap berkantor di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, hingga ia digantikan Boediono pada 20 Oktober lalu. Istana bergaya klasisme-indies itu dibangun pada 1920. Pada zaman Soekarno, istana ini dipakai sebagai rumah tinggal wakil perdana menteri. Sejak Hamengku Buwono IX menjadi wakil presiden, gedung itu berubah fungsi menjadi kantor wakil presiden.

Selain ruang kerja wakil presiden, bangunan yang bernama awal Indisch Woonhuis ini memiliki ruang rapat, ruang audiensi, dua ruang tamu VVIP, ruang dokter, dapur, dan ruang konferensi pers. Setelah Boediono pindah kantor kelak, tempat ini hanya akan digunakan untuk acara seremonial.

Mimpi memiliki kantor kepresidenan mirip Gedung Putih segera terwujud. Di sana, di Washington, DC, presiden bekerja di Oval Room. Adapun wakil dan staf presiden lainnya berada di West Wing, di gedung yang sama. Di sini, Boediono akan segera menempati East Wing: sisi timur kompleks Istana.

Ninin Prima Damayanti