"Kita Semua Telah Berdosa"

DALAM 10 tahun terakhir ini terasa adanya kekosongan kehidupan politik. Rasa kesadaran nasional dikonstantir mengendor hingga langkah-langkah dalam kehidupan bangsa dan negara dikhawatirkan kehilangan titik pijak dan kekaburan dalam orientasi. (Hingga) perlu dilakukan pengkajian secara mendalam sebab mengendornya rasa kesadaran nasional itu." Kesimpulan ini dicapai 7 Mei lalu di antara beberapa tokoh organisasi dalam suatu pertemuan di gedung Joang, Menteng, Jakarta. Diputuskan menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 1979 sebagai titik awal Program Kesadaran Nasional. Dalam daftar susunan panitia bertengger nama-nama seperti Adam Malik, Moh. Hatta, Jenderal Surono dan Letjen Sayidiman sebagai penasehat. Ketua umum Achmadi sedang ketuanya antara lain Yusuf Ismail serta Sukendro. Sebagai sekretaris umum Imam Waluyo, direktur Leppenas. Semuanya ada 21 organisasi yang membentuk panitia bersama ini, antara lain Dewan Harian Daerah Angkatan 45 DKI Jaya, Fosko TNI-AD, Soksi, Kosgoro, GMNI, GMKI, Yayasan 17-8-1945, Leppenas, Lembaga Bantuan Hukum dan Dewan Kesenian Jakarta. Acara peringatan dimulai dengan peringatan Hari Kebangkitan, Nasional 20 Mei, serangkaian ceramah antara lain oleh Menpen Ali Moertopo, panel diskusi dan ditutup dengan Sarasehan Anar Generasi 1 Juni lalu dengan pidato tunggal Adam Malik. Rasa kesadaran nasional mengendor? "Diakui atau tidak sekarang ini dirasakan adanya penurunan kesadaran nasional ini," kata Imam Waluyo. Alasannya: adanya penekanan yang berlebihan pada pembangunan selama dua kali Pelita. Sedang nasionalnya kurang diberi arti. Akibatnya orang tidak merasa berpartisipasi pada bangsa dan negaranya. Pengembangan nilai-nilai inilah menurut Imam Waluyo yang ingin dicapai. Hingga semuanya itu dianggapnya merupakan kegiatan moral. Dosa Kita "Yang paling mengesankan dari peringatan ini adalah pidato pak Adam Malik," cerita seorang pengunjung. Pidato Adam Malik, yang dalam acara dicantumkan tanpa sebutan Wapres memang cukup "menggemparkan" dan "menyegarkan". Berbicara tanpa teks selama 1 jam lebih, Adam Malik seperti biasanya blak-blakan. "Kita semua telah berdosa. Kita semua telah berikrar akan setia, menghayati dan mengamalkan Pancasila serta UUD 1945. Namun sering ucapan itu hanya di bibir saja tanpa diikuti dengan perbuatan yang nyata. Ini dosa kita. Inilah pokok masalah sekarang. Inilah penyebab utama yang membuat kemacetan-kemacetan, hingga mekanisme pemerintahan tidak berjalan dengan selayaknya," kata Adam Malik. Ada beberapa pejabat yang disebut Adam Malik sebagai "tonggak": Mereka mendengar tapi tidak mengerti. Melihat tapi tidak memperhatikan. "Orang-orang begini tidak mempedulikan Pancasila dan UUD 1945 serta nasib rakyat," ujar Wapres yang disambut gemuruh tepuk tangan. Tapi diingatkannya, antara yang memerintah dan diperintah tak mungkin berkelahi karena justru seperti menghancurkan kepala sendiri ke tembok. "Betapa pun kesalahan keadaan sekarang, betapapun kesalahan pemerintah Orde Baru, masih ada jalan untuk dilakukannya koreksi." Adam Malik tak lupa mengingatkan agar jangan ada pikiran dan kecurigaan pada rakyat. "Rakyat kita bukan tukang kudeta. Rakyat kita tidak sebodoh itu," tuturnya. Dalam sejarah Indonesia sendiri tidak dikenal sejarah adanya kudeta. Dicantumkannya nama Fosko TNIAD dalam susunan anitia brsama ternyata mempunyai buntut. Pada Kompas, Kepala Dinas Penerangan TNI-AD Brigjen Soehirno menjelaskan, Forum Studi dan Komunikasi (Fosko) TNI-AD bukan organisasi massa, bukan pula merupakan organik TNI-AD. Menurut Soehirno, forum tersebut hanya merupakan tempat diskusi dan berkomunikasi pimpinan AD dengan warganya yang telah berada di luar kedinasan. Juga pembentukannya dimaksudkan untuk menampung masalah maupun saran warganya yang sudah berada di luar kedinasan, seperti masalah purnawirawan, transmigrasi AD, perkoperasian dan sebagainya. Pekan lalu diumumkan: sejak 26 Mei KSAD telah membekukan Fosko TNIAD dan tidak membenarkan siapapun dan apapun menggunakan nama itu. Siaran Dispen AD itu menyebutkan, langkah itu diambil karena adanya oknum Fosko TNI-AD yang menggunakan nama Fosko untuk kegiatan politik, hingga merugikan nama baik TNI-AD. Hal ini dikatakan dapat menimbulkan anggapan, seakan TNI-AD berdiri di belakangnya, seperti halnya terjadi dengan Panitia Bersama Peringatan Hari Kebangkitan Nasional baru-baru ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam keterangan persnya 26 Mei lalu, Ketua I Panitia, Yusuf Ismail menjelaskan panitia telah menerima penjelasan bahwa duduknya Mayjen A. Soekendro dalam panitia bukanlah dari unsur Fosko TNI-AD, melainkan sebagai wakil Yayasan Kartika Pendidikan Kejuruan dan Teknik Achmad Yani. Fosko TNI-AD dikenal sebagai "perkumpulan" para purnawirawan ABRI yang senior. Diresmikan dengan surat keputusan KSAD pertengahan 1978, forum ini dimaksudkan untuk menyumbangkan gagasan dan pikiran pada pimpinan AD mengenai bermacam hal. Kepengurusannya meliputi 17 orang dengan suatu presidium yang beranggotakan Letjen (Purn.) Jatikusumo, Letjen I (Purn.) Sudirman dan Mayjen Soekendro, sedang Sekjen dijabat Letjen Dharsono. Tampaknya pencantuman nama TNI-AD dianggap bisa menimbulkan kesan yang salah, hingga keluar keputusan KSAD itu. Apakah pembekuan ini akan berarti Fosko TNI-AD bubar? Kabarnya, keputusan KSAD itu hanya menghapuskan pencantuman nama TNI-AD, sedang tugas para purnawirawan itu tetap diteruskan. Dalam kegiatan kerjanya, badan ini selanjutnya tidak boleh mengeksposekan diri keluar. Jadi? Konon. nama baru forum ini sejak 1 Juni lalu adalah Fosko Purna Yudha.