Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan telah menyaluran tunjangan guru langsung ke rekening pribadi dalam waktu kurang dari sebulan sejak diluncurkan pada 13 Maret 2025. Hingga akhir triwulan I-2025, tercatat sebanyak 587.905 guru telah menerima tunjangan tersebut, atau sekitar 40 persen dari total sasaran sebanyak 1.476.964 guru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Penyaluran ini dilakukan secara bertahap dan terus diupayakan agar berlangsung lebih cepat, efisien, dan akuntabel,” ujar Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTK-PG) Nunuk Suryani, dikutip dari keterangan resmi pada Kamis, 8 April 2025.
Ninik mengatakan capaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kepedulian guru dalam memperbarui data Dapodik, keaktifan dalam memverifikasi dan memvalidasi rekening pada sistem Info GTK, serta kecepatan pemerintah daerah dalam menerbitkan Surat Keterangan Tunjangan Profesi (SKTP).
Daerah dengan penyaluran tertinggi adalah Kabupaten Karangasem, Bali, yang mencapai 93 persen. Disusul oleh Papua Selatan (92 persen), Kota Bengkulu (91 persen), Kota Magelang, Jawa Tengah (88 persen), dan Bengkulu Selatan (85 persen).
Selain guru ASN daerah, sebanyak 146.608 guru non-ASN juga telah menerima tunjangan profesi. Dari jumlah itu, 71.166 guru non-ASN menerima tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan, sesuai janji Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024.
Indartha Meiputra, salah satu guru SDN Karanganyar Kota Pasuruan, Jawa Timur, mengapresiasi sistem transfer langsung yang telah mempercepat penerimaan hak guru. “Saya merasa kebijakan ini merupakan langkah positif dalam memastikan hak guru diterima dengan lebih cepat dan transparan,” tuturnya.
Kemendikdasmen mengimbau seluruh guru untuk aktif memperbarui data di Dapodik dan memastikan kelengkapan data rekening di Info GTK. Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong mempercepat penerbitan SKTP demi kelancaran distribusi tunjangan.
Pilihan editor: Satpol PP Bubarkan Warga yang Berkemah di depan Gedung DPR
