Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi serta putranya Gibran Rakabuming Raka bukan lagi merupakan bagian dari partai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Komarudin menyampaikan ini di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin, 22 April 2024. Dia mengatakan Jokowi dan Gibran sudah bukan kader PDIP sejak Gibran memutuskan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Ah, orang udah di sebelah sana. Bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja," kata Komarudin menjawab pertanyaan wartawan.
Perbedaan pilihan politik saat pemilihan presiden membuat hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri kemudian disebut-sebut renggang sampai saat ini. Istana Kepresidenan sempat menyebut tengah dicarikan waktu pertemuan Jokowi dan Megawati. Namun belum ada tindak lanjut dari rencana persamuhan itu.
Sebelum Jokowi dan Megawati disebut-sebut pecah kongsi gara-gara pilpres 2024, Ketua Umum PDIP kerap memasang badan untuk Presiden. Berikut lima momen Putri Kepala Negara Presiden Soekarno membela Eks Gubernur Jakarta dalam sejumlah kebijakannya dan langkah politiknya selama dua periode.
Kinerja Jokowi
Megawati pernah menanggapi kritik mengenai pembangunan jalan yang dilakukan pada masa kepemimpinan Jokowi. Ketua Umum PDIP menilai jika ada yang menutup mata bahwa pembangunan yang dilakukan Jokowi kurang baik, maka menurutnya orang itu kurang bijaksana.
“Kalau kita lihat kerja pak Jokowi periode I dan II itu kelihatan," ucap Mega dalam keterangan pers usai Rapat Kerja Nasional III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2024.
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan saat itu, Anies Rasyid Baswedan, mengkritik pemerintahan Jokowi soal infrastruktur berupa jalan. Kritik itu disampaikannya dalam perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2024. Anies menilai Jokowi kalah dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ihwal pembangunan jalan.
Kebijakan Jokowi Tepat
Selain mengafirmasi semua langkah pembangunan Jokowi, Megawati juga kerap menyetujui setiap kebijakan pemerintah yang diambil. Misalnya, mengenai pemotongan subsidi yang diikuti dengan kenaikan harga bahan bakar minyak pada masa pandemi Covid-19 tahun 2022.
Megawati mengatakan situasi pandemi tidak begitu gampang, sehingga langkah pemerintah menaikkan BBM tidak asal-asalan. Ketua Umum PDIP, selaku mantan presiden, sempat prihatin karena masih ada pihak-pihak yang tidak mau berusaha memahami kondisi ini.
"Sehingga pendanaan untuk Covid-19 tidak bisa begitu saja dialihkan demi menambah subsidi BBM," ucap Megawati di sela Jeju Peace Forum 2022, Korea Selatan, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, 15 September 2022.
Selanjutnya: Megawati Menangis Jokowi Dikritik...
Megawati mengaku sedih sampai menangis dengan banyaknya kritik terhadap Presiden Jokowi yang disampaikan secara tak beretika. Padahal, kata Megawati, Jokowi sudah sampai kurus memikirkan rakyat Indonesia.
"Masak masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang," ucap Megawati dalam sambutan di Peletakan Batu Pertama Pembangunan Perlindungan Kawasan Suci Pura Besakih yang disiarkan Pemprov Bali, Rabu 18 Agustus 2021.
Ketua Umum PDIP mengatakan ia sendiri tak takut dirundung atau di-bully. Dia meminta pihak yang merundungnya datang ke hadapannya secara langsung. Mega menilai kritik harus disampaikan secara konstruktif dan solutif.
Jokowi dan Tiga Periode
Megawati kurang yakin dengan kabar Jokowi akan mengamandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyangkut masa jabatan kepresidenan dari dua periode menjadi tiga periode. Presiden ke-5 itu menganggap wacana Jokowi tiga periode melalui amandemen sebagai tudingan yang tidak berdasar. Ia juga menilai Jokowi tak bisa begitu saja mengubah isi UUD 1945.
"Yang omong tiga periode, itu yang kepengen sebetulnya. Siapa tahu suatu saat dia bisa tiga periode," kata Megawati saat meluncurkan buku Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam, yang dipusatkan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu, 24 Maret 2021.
Isu Jokowi tiga periode sempat diungkap lagi oleh sejumlah elit partai seperti Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Adian Napitupulu di tengah persaingan Pilpres 2024. Kabar presiden tiga periode ini disebut-sebut sebagai salah satu cikal bakal merenggangnya hubungan Jokowi dan PDIP – yang mengklaim telah menolak ide itu.
Jokowi dan Perppu Ormas
Ketika Presiden Jokowi mendapat kritik tajam dari publik karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, Megawati menilai wajar langkah kepala negara. Ketua Umum PDIP berpendapat wajar saja Jokowi mengeluarkan perppu apabila situasi dianggap darurat.
"Saya bela-bela mati-matian konstitusional, seorang presiden itu membuat perpres, perppu, memangnya nggak boleh apa? Boleh," di Auditorium Utama LIPI lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Agustus 2017.
Perpu ini didalamnya mengatur penindakan dan sanksi kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI. Selama dua periode pemerintahan Jokowi, dua organisasi yang telah dilarang berkegiatan – Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
BUDIARTI UTAMI PUTRI, FRISKI RIANA, TIKA AYU, ANTARA
Foto 
