Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan ada sejumlah komitmen dari DPR dalam audiensi bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan tentang revisi UU TNI. Menurut dia, komitmen itu berkaitan dengan posisi militer pada jabatan-jabatan sipil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Kejanggalan Pembahasan Kilat Revisi UU TNI
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Al Araf mengatakan panitia kerja revisi UU TNI dari Komisi I DPR mengklaim telah mengeliminasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dari pos yang tadinya akan bisa diisi oleh anggota TNI aktif. Selain itu, di Kejaksaan Agung, TNI aktif hanya mengisi pos Jampidmil.
"Di luar itu mereka harus pensiun seperti yang disampaikan Panja. Kita lihat nanti draft akan seperti apa karena sekarang masih dibahas," kata Al Araf usai audiensi di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 18 Maret 2025.
Selain itu, ia mengatakan operasi militer selain perang juga akan ada penyesuaian. Tadinya, kata dia, operasi siber termasuk di dalam kategori tersebut. Namun Panja revisi UU TNI telah menegaskan penanganan siber sifatnya hanya pertahanan.
"Pertahanan siber sehingga aspeknya lebih ke eskternal daripada internal," ujar dia.
Sebelumnya, seorang anggota DPR mengatakan, sejak Senin sore, Panja revisi UU TNI telah melakukan sejumlah perubahan di klausul-klausul yang sebelumnya dicantumkan. Misalnya, jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI yang tertuang dalam Pasal 47 ayat (1) draf revisi undang-undang tersebut.
Ia menyebutkan, sejak sore tadi, panja mengeliminasi sejumlah pos jabatan sipil dari hasil kesepakatan sebelumnya. Pos jabatan sipil yang diemilinasi adalah kantor yang membidangi kelautan dan perikanan serta narkotika nasional.
Di samping itu, kata dia, panja juga mengeliminasi perluasan tugas TNI dalam Pasal 7 Undang-Undang TNI. Sesuai dengan hasil pembahasan awal, TNI juga bertugas menangani urusan narkotik. Lalu panja mengusulkan untuk menghapus tambahan tugas baru tersebut.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tak membantah soal ini. "Saya melakukan sinkronisasi dengan Ketua Komisi I," kata Dasco saat dikonfirmasi mengenai penghapusan penambahan sejumlah jabatan sipil di Pasal 47 dalam rapat sinkronisasi, Senin, 17 Maret 2025.
Andi Adam Fathurrahman berkontribusi dalam artikel ini.
Pilihan editor: Bima Arya Sebut Partisipasi Perempuan di Pilkada 2024 Meningkat
