Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai program pemerintahan Prabowo Subianto sejalan dengan karakter PDI Perjuangan. Dasco beralasan bahwa program pemerintahan saat ini juga berpihak kepada rakyat, serupa dengan visi-misi PDI Perjuangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Sebagaimana PDIP yang partainya wong cilik, katanya, ya, tentu PDIP akan mengapresiasi program-program (pemerintahan Prabowo) tersebut,” kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta pada Senin, 13 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penilaian Wakil Ketua DPR ini merupakan tanggapan atas apresiasi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terhadap berbagai program pemerintahan Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Tapi Dasco mengatakan apresiasi Hasto tersebut tidak bisa serta merta ditafsirkan sebagai tanda bahwa PDIP akan merapat ke koalisi partai politik pendukung pemerintah.
Menurut Dasco, saat ini PDIP hanya melakukan langkah realistis karena program pemerintahan Prabowo sejalan dengan karakter partai banteng moncong putih tersebut.
Ahad lalu, Hasto Kristiyanto mengapresiasi program-program pemerintahan Prabowo. Beberapa program yang diapresiasi Hasto itu di antaranya pembangunan tiga juta rumah dan makan bergizi gratis.
Hasto mengatakan berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo tersebut juga menjadi komitmen seluruh kepala daerah dan anggota legislatif dari PDI Perjuangan. Apalagi sejumlah program kerakyatan pemerintahan Prabowo itu telah melalui persetujuan fraksi-farksi di DPR, termasuk Fraksi PDI Perjuangan.
"Sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan mendukung sepenuhnya," kata Hasto, Ahad, 12 Januari 2025.
Ia berujar, partainya akan berperan sebagai penyeimbang dalam lima tahun pemerintahan Prabowo. Menurut Hasto, PDIP sangat penting menjalankan peran check and balance untuk mengawal jalannya pemerintahan. Ia pun berdalih bahwa sistem presidensial tidak mengenal istilah oposisi.
"PDI Perjuangan, baik berada di dalam maupun di luar pemerintahan, selalu memberikan suatu kritik yang membangun untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," kata dia.
Sebelum apresiasi Hasto ini, sejumlah elite PDI Perjuangan pernah mengatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo meski tidak ada kader partainya yang bergabung ke Kabinet Merah Putih –kabinet Prabowo.
Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey mengatakan partainya tidak akan berseberangan dengan pemerintahan Prabowo dalam lima tahun ke depan. Olly mengatakan keputusan itu sudah disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Megawati menginstruksikan kepada partainya agar mendukung pemerintahan Prabowo.
“Ibu (Megawati) sudah menyampaikan, kami mendukung pemerintahan Prabowo,” kata Olly, Ahad 6 Oktober lalu.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah kembali menegaskan sikap partainya. Ia mengatakan Megawati memerintahkan partainya untuk tidak menjadi oposisi pemerintah. “Kami tidak mengenal istilah oposisi, apalagi menggunakan sistem oposisi,” kata Basarah, Jumat, 10 Januari lalu.
Sikap PDI Perjuangan ini memastikan tidak ada partai politik di DPR yang menjadi oposisi pemerintah. Selain PDIP, tujuh partai politik penghuni Senayan lainnya sudah bergabung ke pemerintahan Prabowo terlebih dahulu. Ketujuh partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai NasDem. Empat partai pertama tersebut merupakan pendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024. Sedangkan PKB, PKS, dan NasDem berseberangan sikap politik dengan Prabowo-Gibran di Pemilu 2024.
Ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan itu mengusung Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tapi jagoan mereka dan pasangan calon presiden dari PDIP, yaitu Ganjar Pranowo-Mahmud Md., kalah dalam pemilihan presiden tersebut.
Novali Panji Nugroho dan Muhammad Rafi Azhari berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
