Alasan Ketua DPD Usul Dana Zakat untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG) melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dia menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

“Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?” kata Sultan setelah menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024-2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program makan bergizi gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak, ya zakat kita yang luar biasa besarnya, juga kita mau libatkan ke sana (MBG),” ujar dia menambahkan.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu memandang pembiayaan MBG melalui zakat juga dapat membantu meringankan pemerintah untuk mencukupi besaran anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.

“Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan bergizi gratis,” tuturnya.

Dia mengatakan sempat menyampaikan kepada beberapa duta besar negara lain dalam rangka menggalang bantuan anggaran pelaksanaan MBG.

“Saya sampaikan tolong dong negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita,” ujarnya.

Sultan berharap parlemen dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan baik dalam mendukung susksesnya pelaksanaan MBG.

“Memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada karena pasti sangat terbatas,” kata dia.

Sebelumnya, Sultan mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan MBG kepada masyarakat melalui ZIS. Menurut dia, selama ini, banyak kalangan menengah atas yang sudah memiliki tradisi memberikan bantuan makanan kepada anak sekolah. Dia percaya masyarakat juga ingin bergotong royong terlibat langsung dalam pembiayaan MBG.

“Bagi kami, dalam program MBG terkandung misi kemanusiaan yang universal. Bagi sebagian besar anak-anak Indonesia di daerah, program MBG menjadi kebutuhan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka,” ujar Sultan melalui keterangan resmi pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Dia mendorong pemerintah memanfaatkan potensi zakat yang besar melalui lembaga-lembaga ZIS, khususnya Badan Zakat Nasional (BAZNAS). Dia juga menyebutkan ada banyak organisasi masyarakat atau ormas keagamaan yang bisa diajak untuk ikut membantu pembiayaan MBG.

“Kami percaya masyarakat juga organisasi kemasyarakatan khususnya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU akan menyambut baik dan mendukung penuh inovasi pembiayaan yang kami usulkan ini,” kata dia.

Zulhas: Anggaran MBG Rp 71 Triliun Hanya Cukup Sampai Juni 2025

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun yang tersedia saat ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Bahkan, dana tersebut belum mampu mencakup seluruh anak sekolah di Indonesia.

“Kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu anggaran Rp 420 triliun,” kata dia dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa, 7 Januari 2025.

“Bayangkan, belanja makanan sebesar itu setiap tahun. Ini tentu memerlukan upaya yang sangat besar,” kata dia menambahkan.

Tambahan anggaran sebesar Rp 140 triliun yang diajukan pada Juni mendatang direncanakan untuk mendanai MBG dari Juli hingga Desember 2025. Badan Gizi Nasional juga berencana menambah jumlah anak penerima manfaat. Namun Zulhas menegaskan pentingnya memastikan ketersediaan pasokan pangan dalam negeri.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan dipilihnya Jawa Timur sebagai lokasi rapat koordinasi bukan tanpa alasan. Provinsi ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, sehingga menjadi tempat strategis membahas langkah-langkah strategis dalam mendukung MBG.

“Kami berharap Jawa Timur dapat menjadi model dalam mempersiapkan produksi pangan yang memadai untuk program ini. Jika daerah ini sukses, maka daerah lain pun bisa mengikuti,” ujar Zulhas.

Vedro Imanuel Girsang, Karunia Putri, Hanaa Septiana, dan Antara ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Bakamla Sebut Penanganan Pagar Laut Tidak Sulit, Cukup KKP yang Selesaikan