Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Pendidikan

Dokter Kandungan Cabuli Pasien, Kementerian HAM: Pengawas Etik Tidak Dilibatkan

Kementerian HAM terjunkan Tim ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk mendalami kasus dugaan pelecehan dokter kandungan terhadap pasiennya.

16 April 2025 | 23.05 WIB

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat Hasbullah Fudail (kanan) memberikan keterangan soal kasus dugaan pencabulan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya, di Polres Garut, Jawa Barat, 16 April 2025. Tempo/Sigit Zulmunir
material-symbols:fullscreenPerbesar
Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat Hasbullah Fudail (kanan) memberikan keterangan soal kasus dugaan pencabulan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya, di Polres Garut, Jawa Barat, 16 April 2025. Tempo/Sigit Zulmunir

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Garut - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) meminta Kementerian Kesehatan memperbaiki sistem pengawasan profesi tenaga medis. Rekomendasi itu disampaikan setelah mendalami kejadian dugaan pencabulan yang dilakukan dokter kandungan terhadap pasiennya di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kasus dokter spesialis kandungan (obgyn) ini menjadi perhatian publik setelah videonya beredar luas di media sosial. "Peran etik profesi (dokter dan tenaga medis) tidak terlalu dilibatkan dalam pengawasan. Itu yang kami dapatkan setelah wawancara dengan tim kami," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Hasbullah Fudail di Markas Polres Garut pada Rabu, 16 April 2025. 

Berdasarkan temuan kementerian, majelis kode etik profesi kurang dilibatkan dalam pengawasan dokter dan tenaga medis untuk menjalankan tugasnya. Pengawasan hanya dilakukan oleh dinas kesehatan baik yang ada di daerah maupun provinsi. Bahkan petugas pengawas pun banyak dari profesi berbeda. "Padahal sumberdaya yang sangat terbatas (di daerah), bahkan yang mengawasi dokter, bukan dokter. Ada apoteker atau yang lainnya," ujarnya. 

Kurangnya pengawasan ini lanjut Hasbullah, dapat mempengaruhi dokter dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, rekomendasi yang dirumuskan tim ini akan dibawa ke pusat untuk dijadikan bahan kajian. Apakan dibuatkan aturan baru atau yang lainnya.

Rekomendasi ini diharapkan dapat mengakomodasi warga negara agar dalam pemeriksaan medis terlindungi hak asasinya. Perbaikan sistem pengawasan juga untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap dokter dan rumah sakit. "Jangan sampai kejadian seperti di Garut dan Bandung tidak terulang lagi," ujar Hasbullah. 

Tim Kementerian HAM juga mengawasi jalannya proses hukum yang tengah dilakukan oleh kepolisian agar hak terduga pelaku dan korban tetap terlindungi. Polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap dokter kandungan berinisial MSF yang diduga telah melakukan pelecehan terhadap sejumlah ibu hamil.

Terduga pelaku juga saat ini masih diperiksa oleh tim dari Kementerian Kesehatan di Mapolres Polres Garut.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus