Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan anggota Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) menggelar aksi demonstrasi dengan membawa tuntutan agar pemerintah segera membayarkan tunjangan kinerja atau tukin dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Adaksi Anggun Gunawan mengatakan akan mengambil aksi lanjutan jika pemerintah masih belum mau menindaklanjuti tuntutan tersebut, yakni dengan mogok mengajar nasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kalau tidak mau (menggubris), kami terpaksa akan melakukan aksi untuk mogok mengajar nasional,” katanya ketika ditemui dalam aksi damai yang digelar Adaksi di area sekitar Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Senin, 3 Februari 2025.
Dia menyatakan, aksi yang dihadiri lebih dari 300 dosen dari seluruh provinsi di Indonesia itu ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini, sebagai langkah lanjutan setelah usaha Adaksi dalam menyuarakan hak dosen ASN selama ini tak digubris oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
“Karena kami selama ini tidak pernah digubris oleh Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, maka kami untuk aksi kali ini fokus kepada Presiden Prabowo,” tutur Anggun.
Adapun, pada awalnya, aksi damai yang dihadiri lebih dari 300 dosen ASN dari berbagai provinsi di Indonesia tersebut direncanakan akan dilakukan dinamis dari area Patung Kuda hingga Istana Merdeka. Namun, pihak istana menutup jalan yang akan dilalui iring-iringan dosen dengan pakaian serba putih itu tepat sebelum area depan Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat.
Demi menjalankan komitmen aksi damai yang telah disepakati, Adaksi mengikuti arahan aparat kepolisian yang berjaga. “Jadi kami tidak memaksa untuk bisa ke istana. Kami juga punya etika, tidak boleh ya tidak boleh,” kata Anggun.
Oleh karena itu, untuk menjaga marwah para dosen, upaya yang dilakukan Adaksi adalah dengan tetap menyampaikan tuntutan yang telah dirumuskan ke Istana agar bisa sampai ke tangan Presiden. “Kami melakukan aksi ini dengan damai, tapi jangan sampai kami disepelekan oleh negara dan juga pemerintah,” kata Anggun.
Anggun menegaskan bahwa ancaman tersebut bukan gertakan belaka. Pihaknya menyatakan langkah itu benar-benar akan pihaknya ambil jika dalam dua bulan masih tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. “Kalau misalnya tuntutan kami hari ini tidak diacuhkan oleh pemerintah, maka aksi mogok ngajar itu akan terjadi, enggak tahu sebulan atau dua bulan lagi,” tutur Anggun.
Pada kesempatan yang sama, Dewan Pembina Adaksi Fatimah mengatakan ada dua tuntutan yang dibawa aliansi dosen pada aksi hari ini. Tuntutan pertama Adaksi mendesak pemerintah untuk membayarkan tukin dosen ASN Kemendiktisaintek sejak 2020 sampai 2024. “Jadi lima tahun, eranya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) saat itu, Nadiem Makarim, tidak membayarkan hak tukin dosen, dari 2020 sampai 2024,” katanya di lokasi unjuk rasa.
Tuntutan kedua, yakni pemerintah dapat memastikan anggaran dan pencairan tukin 2025 segera dibayarkan dan dilakukan tanpa pembedaan untuk seluruh dosen ASN Kemendiktisaintek. “Dalam hal ini. dosen PTN Satuan Kerja (satker), PT BLU dan PTN BH, serta dosen-dosen DPK (dosen ASN yang diperbantukan di PTS), jadi pembayaran tukin ini berkeadilan,” ujar Fatimah.
