Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah mahasiswa Universitas Padjajaran atau Unpad menggelar aksi di depan gedung rektorat menuntut kampus agar menolak wacana pemberian izin usaha pertambangan dari pemerintah. Aksi dari Aliansi Padjajaran Melawan ini terjadi imbas pernyataan rektorat terhadap sikap kampus perihal izin tambang tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Plt Ketua BEM KEMA Unpad Rhido Anwari Aripin mengatakan bahwa pihak kampus perlu mempertanggungjawabkan pernyataan sebelumnya ihwal sikap kampus dalam izin tambang. "Unpad harus secara resmi, terbuka, dan tegas menolak revisi UU Minerba," kata dia dalam keterangan tertulis, Ahad, 16 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Revisi undang-undang itu salah satunya memuat tentang pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas. Menurut Ridho, jika pihak kampus menerima konsesi tambang itu maka berpotensi merusak independensi akademik.
Kampus, menurut Ridho, bisa dianggap telah mendukung eksploitasi yang merugikan. Karena itu, dia meminta kepada rektorat Unpad untuk tetap berpegang teguh pada prinsip tridharma perguruan tinggi. "Unpad harus menginisiasi gerakan akademik untuk mengawal kebijakan lingkungan, khususnya menolak revisi UU Minerba," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja sama dan Pemasaran Unpad Rizky Abdulah menilai rencana pemerintah untuk memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi dapat dimengerti. Sebab, beberapa perguruan tinggi memang memiliki bidang ilmu spesifik di bidang pertambangan.
Rizky mengatakan kampusnya juga menawarkan program studi yang relevan dengan pertambangan, seperti teknik geologi untuk mendukung rencana pemerintah tersebut. “Pakar dan peneliti Unpad di bidang ini sangat berpengalaman dalam hal studi mineral,” kata Rizky kepada Tempo, Jumat, 24 Januari 2025.
Menurut Rizky, Unpad akan mengikuti keputusan pemerintah karena ia yakin pemberian izin pengelolaan tambang tersebut dilandasi pemikiran yang matang. Namun, kata Rizky, sikap tersebut tidak berarti Unpad akan serta merta mengelola tambang. “Unpad masih harus melihat dan mempertimbangkan dulu berbagai aspek, manfaat dan mudaratnya,” kata dia.
Belakangan sikap Unpad terhadap konsesi tambang dari pemerintah itu berubah. Rizky menyatakan saat ini pihaknya tidak dalam posisi menerima atau menolak kebijakan pemberian izin kelola lahan tambang bagi perguruan tinggi. “Ada proses hukum yang harus dihormati, dan isu lingkungan hidup yang juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara. Di atas segalanya, Unpad berpihak pada kelestarian lingkungan hidup,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Kamis, 13 Februari 2025.
Badan Legislasi DPR telah resmi menyepakati perubahan keempat Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) menjadi usulan inisiatif DPR. Pasal 51 A RUU Minerba tersebut menyebutkan, pemberian wilayah izin umum pertambangan mineral logam kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas, dengan pertimbangan luas wilayah izin pertambangan mineral logam, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat.
