Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Rapat lintas kementerian membahas persiapan Konferensi Asia-Afrika ke-60 di Sekretariat Negara baru berjalan beberapa saat pada Selasa, 17 Februari 2015. Namun, Kepala Staf Kepresidenan saat itu Luhut Binsar Panjaitan bergegas meninggalkan forum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut seorang petinggi Istana, saat itu Luhut ditugasi Presiden Joko Widodo menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Cikeas, Kabupaten Bogor. Tujuannya, menyampaikan pesan Jokowi ihwal keputusan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pejabat yang mengikuti pertemuan Presiden bercerita, Luhut ditugasi Jokowi menemui SBY untuk meminta dukungan Partai Demokrat ihwal pembatalan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Di periode itu, Partai Demokrat memiliki 61 kursi di parlemen.
Di akhir pertemuan, di hadapan Luhut, SBY menghubungi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono meminta mengamankan keputusan Jokowi ihwal pencalonan Budi Gunawan.
Di tengah pencalonan Budi Gunawan, isu interpelasi atau pemakaian hak angket di DPR sebetulnya telah mencuat. PDIP, Golkar, PAN, Gerindra, dan PKS berkoar-koar akan menggunakan hak bertanya kepada Jokowi apabila calon Kepala Polri yang telah disetujui dalam rapat paripurna itu dimentahkan.
Wakil Ketua Komisi bidang Hukum DPR saat itu Aziz Syamsuddin mengatakan, hak prerogratif Presiden menentukan Kepala Polri bukanlah hak penuh karena terbatasi persetujuan DPR.
Menurut Aziz, fraksi di parlemen saat itu mayoritas menyetujui pencalonan Budi Gunawan yang diajukan Jokowi sebelum ditetapkan tersangka oleh KPK.
Budi Gunawan, adalah mantan ajudan Presiden ke-5 sekaligus Ketua Umum PDIP, partai yang menaungi Jokowi, yaitu Megawati Soekarnoputri.
Dalam penetapan tersangka oleh KPK, Budi Gunawan berupaya melawan hal tersebut dengan mengajukan praperadilan. Hasilnya, ia dinyatakan bebas dari status tersangka meski putusan Hakim saat itu dinilai janggal.
Belakangan, Jokowi mengajukan nama Badrodin Haiti sebagai calon Kepala Polri. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partai banteng tak menutup kemungkinan untuk mengajukan interpelasi terhadap pencalonan Badrodin.
Hasto juga mengatakan, pembatalan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri membuat hubungan Jokowi dan Megawati sempat bergejolak.
Laporan selengkapnya dapat dibaca di sini: Banteng Meradang Kawan Baru Datang
Foto 
