Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
KINERJA Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN disorot terkait dengan program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM). Program itu merupakan kemitraan antara BRIN dan Komisi Riset Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR bisa mengajukan konstituen untuk menjadi peserta pelatihan BRIN dan memperoleh honor.
Program MBBM menghabiskan dana sekitar Rp 244 miliar per tahun. Wakil Ketua Komisi Riset Maman Abdurrahman membantah kabar bahwa program MBBM ditujukan kepada anggota DPR. “Seakan-akan dana itu jadi bancakan anggota Komisi VII,” katanya di gedung DPR, Jakarta, pada Senin, 30 Januari lalu.
Para periset BRIN justru mengaku kesulitan memperoleh dana penelitian. Partogi Nainggolan, pakar tata konflik BRIN, menyebutkan permohonan bujet yang diajukan untuk meneliti pembangunan Ibu Kota Nusantara dipangkas. Peneliti pun diminta mencari anggaran tambahan.
Baca: Benarkah Megawati di Belakang Kisruh BRIN?
Permasalahan BRIN bukan hanya soal MBBM. Badan Pemeriksa Keuangan mempersoalkan nasib proyek riset strategis. Contohnya pesawat nirawak PUNA-MALE Kombatan dan sistem peringatan dini tsunami. Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, menyatakan audit terhadap BRIN sedang berjalan. BPK akan menyerahkan hasil temuan kepada Presiden Joko Widodo.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan MBBM merupakan program diseminasi yang langsung disampaikan kepada masyarakat. Ia juga memastikan lembaganya sudah merespons hasil pemeriksaan BPK. “BRIN dapat menyelesaikan potensi masalah dengan baik,” ujarnya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
