Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi sayap Partai Demokrat, Barisan Massa Demokrat, menyerukan agar Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa (KLB) jilid dua."Karena fakta dan kondisi obyektif, dengan dorongan semangat, Barisan Massa Demokrat menggugat kembalikan dan tegakkan partai sesuai identitasnya, yaitu partai modern dan terbuka," kata Ketua Umum DPP Barisan Massa Demokrat Supandi R. Sugondo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Supandi mengungkapkan Partai Demokrat kehilangan identitas sebagai partai modern dan terbuka. Partai Demokrat dinilai gagal membuat kaderisasi karena organisasi sayap partai sebagai wadah kaderisasi diamputasi kreasinya, ditutup ruang geraknya, dan dimatikan hak-haknya hanya dipakai untuk kepentingan sesaat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menyampaikan, sejak Kongres Partai Demokrat pada 2013 hingga saat ini, perolehan suara partai di pemilihan legislatif terus menurun. Meski Susilo Bambang Yudhoyono memimpin langsung Partai Demokrat sekaligus menjabat presiden, perolehan suara Demokrat di Pileg 2014 turun menjadi 10,19 persen.
Meski hasil Pileg 2014 turun, SBY tetap dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres keempat di Surabaya pada 2015.
Dalam Pilkada DKI 2017, Supandi mengatakan, bahwa partai mengusung putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai calon gubernur tanpa melalui proses, syarat, dan ketentuan berlaku dalam penjaringan kepala daerah.
Setelah kalah dalam putaran pertama Pilkada DKI 2017, AHY kemudian diangkat sebagai Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat yang bertugas memenangkan Pemilu 2019. Namun, perolehan suara Demokrat di Pileg 2019 menurun menjadi 7,7 persen.
"Lagi-lagi Partai Demokrat yang dikelola dengan manajemen keluarga tidak dapat membuktikan, membesarkan, dan memenangkan Partai Demokrat," kata dia.
AHY, kata Supandi, juga dipilih sebagai Ketua Umum Demokrat secara aklamasi yang dipaksakan. Sebab, tidak ada materi, tata tertib, tidak ada pertanggungjawaban keuangan, bahkan AD/ART 2020 dibuat di luar atau setelah kongres.
Untuk itu, Barisan Masa Demokrat meminta agar membatalkan AD/ART 2020-2025, dan mendesak AHY mundur dari jabatan ketua umum. "Karena baru satu tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah bersikap otoriter, dengan sangat mudahnya memecat anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal partai," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pengurus pusat saat ini terus berkomunikasi dengan DPC dan DPD. Ia mengatakan komunikasi bahkan dilakukan langsung oleh AHY bersama sekretaris jenderal dan tim. Herzaky pun mengklaim partai solid melawan gerakan kudeta ini.
"Setiap hari teman-teman di DPD-DPC selalu menginformasikan jika ada mantan kader (Demokrat), kader, atau oknum kekuasaan pelaku GPK-PD di daerah yang meminta mereka mendukung KLB," ujar Herzaky.
FRISKI RIANA | BUDIARTI UTAMI PUTRI
Foto 
