Benarkah Makan Bergizi Gratis Jadi Beban Baru Anggaran Pemerintah Daerah?

Daryono mengatakan Pemkot Solo belum bisa memberikan anggaran dari APBD 2025. Ia mengatakan Pemkot Solo juga kerepotan apabila ada kejadian tidak terduga jika makan bergizi gratis memakai dana cadangan Rp 15 miliar.

"Kalau menggunakan anggaran (cadangan tak terduga) itu, pasti kan ada risiko-risiko yang harus diantisipasi," dia mengungkapkan. 

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Daerah Kota Solo Budi Murtono mengungkapkan pihaknya juga baru saja menerima surat edaran bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Isinya menginstruksikan pemerintah daerah menahan rencana pembukaan beberapa dana transfer untuk dicadangkan. 

"Nah, dana yang dicadangkannya itu untuk apa? Kami juga masih menunggu juknis (petunjuk teknis) dari pusat," kata Budi, Kamis, 19 Desember 2024.

Budi menuturkan surat edaran bersama dua kementerian itu tidak menyebutkan secara spesifik dana yang dicadangkan itu nantinya untuk mendukung program apa. Surat itu hanya menyebutkan instruksi tersebut untuk mendukung program atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Di samping itu, Pemkot Solo menunggu petunjuk lebih lanjut perihal mekanisme pembagian anggaran APBD dengan dana dari pusat untuk program makan bergizi gratis. 

"Kami belum tahu. Dulu katanya per paket makanan itu Rp 15 ribu, tapi kemudian turun menjadi Rp 10 ribu. Nah, apakah kemudian pemda yang harus menanggung selisihnya itu atau ada hitung-hitungan lain, kami belum tahu," katanya. 

Budi juga membenarkan bahwa APBD Kota Solo 2025 belum mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis. Namun ia mengatakan memang ada alokasi anggaran sekitar Rp 15 miliar, tapi alokasi itu untuk penanganan stunting. 

"Mungkin nanti bisa dikolaborasikan karena kan makan bergizi gratis itu sasarannya sekarang diperluas. Bukan cuma anak sekolah, melainkan juga untuk ibu hamil dan anak-anak balita sehingga mungkin sebagian dari sasaran penanganan stunting juga masuk di situ," tuturnya.

Rencana pemerintah pusat memakai APBD pemerintah daerah pertama kali disampaikan Kementerian Dalam Negeri pada akhir September 2024. Kementerian Dalam Negeri bakal mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan belanja dari sumber APBD untuk mendukung makan bergizi gratis pemerintah pusat. 

Rencana itu disampaikan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri saat itu, Bahri. Ia mengatakan dukungan yang bersumber dari APBD 2025 pada satuan pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Saat dihubungi Tempo, kemarin, Bahri mengatakan rencana tersebut baru sebatas konsep. Ia mengatakan konsep tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam Pasal 2 huruf a aturan itu disebutkan pedoman penyusunan APBD Tahun 2025 salah satunya meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. 

“Itu baru konsep kami saja di Permendagri Nomor 15. Kami masih menunggu petunjuk teknisnya seperti apa,” kata Bahri saat dihubungi Tempo, Kamis, 19 Desember 2024. 

Bahri enggan membeberkan konsep mengenai burden sharing APBD untuk makan bergizi gratis karena sudah berpindah pos ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Ia meminta Tempo menanyakan hal tersebut ke Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan. 

Maurits belum bisa mengungkapkan secara rinci skema pelibatan APBD untuk program makan bergizi gratis. Dia mengatakan petunjuk teknis pelibatan pemerintah daerah masih disusun oleh Badan Gizi Nasional. 

“Masih dibuat juknisnya oleh Badan Gizi Nasional. Mungkin satu minggu lagi,” kata Maurits saat dihubungi Tempo, Kamis, 19 Desember 2024. 

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan lembaganya memang sedang membuat petunjuk teknis kemitraan dengan pemerintah daerah untuk program makan bergizi gratis. Ia mengatakan pemerintah daerah bisa menjadi mitra Badan Gizi Nasional untuk program tersebut. Dana yang dialokasikan akan diarahkan dalam penyiapan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah mereka. 

“Tapi itu tidak wajib, yang mampu saja. Makanya diarahkan untuk penyiapan infrastruktur. Jika tidak ada, Badan Gizi Nasional dan mitranya yang akan menyiapkan,” kata Dadan dalam pesan WhatsApp kepada Tempo, Kamis, 19 Desember 2024. 

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Muzafar memantau simulasi program makan siang bergizi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 26 November 2024. TEMPO/Imam Sukamto

Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional membuka kemitraan seluas-luasnya kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Namun, ucap dia, tidak ada kewajiban pemda dalam program makan bergizi gratis. “Berpartisipasi boleh dan diarahkan untuk penyiapan infrastruktur,” ujarnya. 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menepis pernyataan bahwa program makan bergizi gratis akan memakai APBD. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMMK) Bappenas Amich Alhumami mengatakan secara prinsip makan bergizi gratis merupakan program pemerintah pusat sehingga penganggaran program ini dari pemerintah pusat. 

Namun Amich mengatakan pemerintah pusat membuka diri apabila pemerintah daerah ingin berkontribusi. Tapi, dia menambahkan, pemerintah pusat tidak akan menjadikannya sebagai bagian dari kewajiban yang harus ditanggung oleh APBD karena hal itu dikhawatirkan dapat membebani fiskal pemerintah daerah.

Amich mengatakan program makan bergizi gratis merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Presiden, kata dia, telah meminta Bappenas ataupun Kementerian Keuangan memastikan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

“Yang harus dipahami, jangan itu wajib atau tidak bagi APBD. Ini program pemerintah pusat. Jadi program unggulan pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto dan pihak yang menanggung alokasi anggarannya adalah pemerintah pusat,” kata Amich saat dihubungi Tempo, Kamis, 19 Desember 2024. 

Pemerintah daerah tetap bisa berkontribusi dalam program makan bergizi gratis tanpa alokasi APBD. Menurut Amich, pemda bisa membantu dalam implementasi di lapangan. Misalnya, membangun dapur umum, dapur komunitas, atau dapur di sekolah dan pesantren. Selain itu, pemerintah daerah bisa membantu menyediakan lahan untuk dapur tersebut. 

“Jadi pengertiannya bahwa itu menjadi bagian kontribusi dan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program makan bergizi gratis. Jadi diletakkannya dalam posisi itu, bukan menjadi beban,” katanya. 

Pelibatan pemerintah daerah dalam program makan siang gratis salah satunya dilakukan Provinsi Sumatera Utara. Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, mengatakan Sumatera Utara siap melaksanakan program makan bergizi gratis. Bahkan, kata dia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah melaksanakan uji coba pada Desember 2024 dan nanti pada Januari 2024. 

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah me-launching kegiatan Program Gerakan Makan Sehat Bergizi Gratis Serentak Se-Sumatera Utara pada 11 Desember 2024,” kata penjabat kepala daerah yang juga Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah ini kepada Tempo. 

Program andalan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka itu mendapat alokasi anggaran Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Dadan Hindayana membeberkan program tersebut akan dilaksanakan di 5.000 titik di seluruh Indonesia pada 2025. 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan burden sharing untuk program makan bergizi gratis akan menciptakan defisit pada APBD, terutama pemerintah daerah yang kapasitas fiskalnya masih kecil. 

Namun Bhima melihat pemerintah akan mengantisipasinya lewat pinjaman saldo anggaran lebih atau SAL. Apabila demikian, kata dia, pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah bisa mengakses pinjaman SAL dari pemerintah pusat selama 90 hari.

“Ada indikasi kuat bahwa pemerintah pusat juga telah menyiapkan bagi pemda yang APBD-nya cekak atau kapasitas fiskalnya terbatas, yakni pinjam dulu uang dari APBN,” kata Bhima saat dihubungi Tempo, Kamis, 19 Desember 2024. 

Bhima mengatakan opsi pinjaman ke pemda ini dilakukan sebelum dana transfer dari pusat atau dana alokasi khusus (DAK) cair. Dengan demikian, program makan bergizi gratis sudah bisa langsung dijalankan pada Januari 2025.  

Kendati demikian, Bhima menyoroti pinjaman jangka pendek tersebut hanya untuk menjaga likuiditas awal tahun supaya program makan bergizi gratis berjalan. Ia menyebutkan ada konsekuensi defisit apabila pemerintah daerah tidak mampu mengembalikan pinjaman jangka pendek itu. 

“Ini kan berarti pinjaman yang sifatnya konsumtif bisa direalisasi cepat,” ujarnya. 

Bhima juga mengatakan pemerintah pusat harus memperjelas seberapa besar porsi burden sharing APBD atau dana alokasi umum untuk makan bergizi gratis. Sebab, kata Bhima, masih ada daerah yang belanja pegawainya mencapai 90 persen dari APBD, terutama di beberapa daerah pemekaran. 

“Karena kalau porsinya terlalu besar, bisa mengganggu perencanaan program pemerintah daerah, eksekusi infrastruktur daerah, dan bahkan bisa mengganggu belanja rutin,” tuturnya. 

Tangan TNI dan Polri dalam Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Prabowo tidak hanya melibatkan pemerintah daerah untuk merealisasi makan bergizi gratis secara masif, tapi juga melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI. Deputi PMMK Bappenas Amich Alhumami mengatakan keputusan Presiden Prabowo melibatkan TNI dan Polri didasarkan pada kemampuan dua institusi ini mengeksekusi program itu secara masif dalam skala nasional. Polri dan TNI, kata Amich, bisa membantu menyediakan dapur umum di lahan mereka, misalnya, dapur umum di komando distrik militer (kodim) dan lahan milik kepolisian. 

“Karena ini kan skala nasional dan pihak yang punya struktur organisasi solid se-Indonesia memang Polri dan TNI,” ujar Amich. 

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan TNI-Polri hanya akan menyediakan dapur umum yang dibangun di lahan-lahan kodim. Sementara itu, penyediaan dan penyaluran akan dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Cideng, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 19 Agustus 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

“TNI-Polri menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Seluruh SPPG dikelola Badan Gizi Nasional,” kata Dadan. 

Tempo berupaya meminta konfirmasi kesiapan TNI untuk program makan bergizi gratis pada Januari 2025. Pesan WhatsApp Tempo ke nomor telepon Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Hariyanto belum direspons. Selain itu, pesan permintaan konfirmasi Tempo ke Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho belum dibalas.

Bulan lalu, TNI mengungkapkan telah menyiapkan ratusan titik lokasi yang akan dibangun dapur untuk makan bergizi gratis. Hariyanto mengatakan TNI menargetkan 100 dapur rampung dibangun pada akhir Desember 2024. 

“TNI sudah menyiapkan 514 lokasi di tanah milik TNI AD, 84 lokasi sudah dibangun untuk program makan bergizi gratis," kata Hariyanto saat dihubungi pada 25 November 2024.

Hariyanto tidak merinci di lokasi mana saja dapur makan bergizi gratis itu akan dibangun. Namun dia memastikan TNI akan meluncurkan 100 dapur makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.

Sejumlah kodim telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun dapur umum. Salah satunya Komando Distrik Militer 0710 dan Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah. 

Komandan Kodim 0710/Pekalongan Letnan Kolonel Infanteri Rizky Aditya mengatakan Pemerintah Kota Pekalongan telah menyiapkan lahan dapur yang pembangunannya ditargetkan mulai awal 2025.

"Dapur umum makan bergizi gratis ini disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional yang nantinya mampu menyuplai 300 siswa," kata Rizky pada 18 Desember 2024, dikutip dari Antara.

Komando Distrik Militer (Kodim) 0304/Agam Sumatera Barat juga menggelar uji coba program pembagian makanan bergizi gratis untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat. Uji coba ini dilaksanakan di Kota Bukittinggi dipimpin Komandan Kodim (Dandim) 0304/Agam Letkol Arm Bayu Ardhitya Nugroho dengan titik lokus penerima manfaat di lokasi TK Kartika Bukittinggi pada 16 Desember 2024. 

“Setiap pekan kami melakukan satu kali uji coba dalam rangka mendukung makanan tambahan bergizi gratis dilaksanakan dan dimulai awal 2025,” kata Bayu.

Tak hanya Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara juga menyiapkan pembangunan dapur untuk makan bergizi gratis. Salah satu yang dibangun TNI AU adalah Dapur Sehat Anak Bangsa di kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal M. Tonny Harjono mengatakan renovasi dapur di kompleks Lanud Halim Perdanakusuma meliputi peningkatan fasilitas memasak hingga pengelolaan makanan dengan standar tinggi. TNI AU, kata Tonny, juga menambahkan peralatan modern dan perbaikan area dapur supaya lebih bersih, nyaman, serta efisien. 

"Dengan langkah ini, kualitas makanan yang disajikan, baik dari segi kebersihan maupun nilai gizi, diharapkan terus meningkat," ujar Tonny, dikutip dari keterangan tertulis, pada Senin, 25 November 2024.

Sementara itu, Polri merekrut 600 anggota baru khusus untuk menindaklanjuti program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho mengatakan sosialisasi rekrutmen dilakukan pada November, sedangkan pendaftaran dibuka pada Desember. 

“Rencananya merekrut Bakomsus (Bintara Kompetensi Khusus) yang berasal dari pertanian dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS)," ujar Sandi Nugroho pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Sandi mengatakan Polri akan bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengetahui berapa jumlah SMK pertanian di Indonesia. Tidak hanya ahli pertanian, mereka juga akan mencari ahli gizi untuk menyukseskan program ketahanan pangan.

Jenderal polisi bintang dua ini tidak menyebutkan secara spesifik tugas personel ini. Namun ia mengatakan mereka nantinya bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas dan pemangku kepentingan lain di wilayah yang menyiapkan ketahanan pangan.

"Bhabinkamtibmas dan pemangku kepentingan lain di wilayah-wilayah yang menyiapkan ketahanan pangan juga berkolaborasi untuk pemenuhan makan siang gratis,” ujarnya. 

Septia Ryanthie, Yudono Yanuar, Nabilla Azzahra, Novali Panji Nugroho, Dani Aswara berkontribusi dalam artikel ini.