Berkutat mencari wakil rakyat

Tiga kontestan pemilu kini sedang menggodok nama para calon anggrota DPR periode 1992/1997. Wapres Sudharmono tak tercantum sebagai calon Golkar? BERPACU melawan waktu. Mungkin ini kata yang tepat untuk menggambarkan semangat yang sekarang sedang berkobar di kantor DPP Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Sebuah gedung berlantai lima tampak sedang dibangun. Gedung itu diharapkan rampung sebelum Pemilu 1992 mendatang, dan menggantikan kantor DPP Golkar yang sekarang. Tak hanya pembangunan gedung itu yang dikejar waktu. Nama para calon anggota DPR dari Golkar kini juga sedang digodok. Lihat saja di ruang tunggu Ketua Umum DPP Golkar Wahono, Senin lalu. Di sana sederetan tamu tampak menanti giliran menemui orang nomor satu di Golkar itu. "Mereka sebagian besar pengurus DPD Golkar dari beberapa daerah yang sedang menyusun nama-nama calon dan persiapan pemilu," kata seorang pengurus DPP Golkar kepada TEMPO. Daftar calon anggota DPR 1992/1997 nanti kini sedang dibahas. Banyak spekulasi yang muncul. Harian Media Indonesia edisi 3 Mei 1991 lalu, misalnya, mengungkapkan masalah Wakil Presiden Sudharmono yang tak masuk dalam daftar pencalonan anggota DPR dari Golkar. Tak tercantumnya nama Wapres sebagai calon anggota DPR, kata MI, agaknya menyimpang dari tradisi Golkar selama ini. Apalagi mengingat Sudharmono adalah bekas Ketua Umum Golkar. Berita itu kontan dibantah Sekjen DPP Golkar Rachmat Witoelar. "Itu gegabah," katanya. Menurut dia, daftar calon anggota DPR yang akan diajukan Golkar itu kini masih dalam proses penyusunan. "Kalau daftarnya saja masih disusun, bagaimana bisa tahu bahwa ada orang tertentu yang tidak masuk?" Namun, seorang anggota DPP Golkar membenarkan bahwa sampai Senin pekan ini nama Sudharmono memang belum tercantum dalam daftar nominasi anggota DPR yang masuk. "Soalnya sederhana. Dia punya jabatan yang tinggi, apa pantas ditaruh sebagai calon anggota DPR," katanya. Sumber lain juga mengungkapkan, pencantuman Wapres sebagai calon anggota DPR adalah tindakan yang tak elegan. "Apakah mungkin seorang wakil presiden ikut berkampanye dalam pemilu mendatang? Setiap calon kan otomatis seorang campaign master," ujarnya. Namun, itu tak berarti Sudharmono gugur dalam pencalonan. Kata sumber tadi, namanya masih mungkin didaftar lagi. Pencalonan anggota DPR kini memang masih digodok di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Paling lambat sampai akhir bulan Mei 1991 ini, daftar itu sampai ke meja DPP Golkar. Kini sudah 10 DPD dari 27 DPD Golkar yang memasukkan daftar calon -- yang nantinya akan dibahas lagi di tingkat DPP. Menurut sumber tadi, sejumlah nama menteri senior atau bekas pejabat kini juga sedang dipertimbangkan DPP Golkar untuk dicantumkan sebagai vote getter. Kalau nama mereka dicantumkan, secara psikologis memang bisa mendongkrak jumlah suara Golkar. Tapi, sebaliknya, nama-nama itu bisa membuat "ngeri" para calon dari daerah karena kursi yang diperebutkan terbatas. Nama-nama lain itu adalah muka baru yang bakal diorbitkan Golkar. Mereka, yang sebagian besar tokoh dari organisasi massa pemuda, sebenarnya masih jauh dari pencalonan kalau menggunakan cara "urut kacang". "Tapi, Golkar perlu melakukan crash program untuk mencari calon pemimpin di masa depan," kata anggota DPP Golkar itu. Sementara itu, kubu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) juga tak kalah sibuk dalam menyusun calon anggota DPR. Sampai pertengahan bulan Juli 1991 mendatang, menurut Sekjen DPP PDI Nico Daryanto, usulan nama-nama dari DPD sudah harus masuk ke DPP PDI. PDI kini sudah mengantungi maskot sebagai vote getter di kalangan generasi muda: Guruh Sukarnoputra. Tak jelas memang di provinsi mana nama Guruh bakal dicantumkan sebagai calon anggota DPR. "Sampai saat ini DPP belum bisa mengemukakan," kata Nico. Persoalan serius yang kini dihadapi PDI, seperti diungkapkan oleh Ketua Umum DPP PDI Soerjadi, adalah dana. Tapi, ia tak berputus asa. "Pengalaman pemilu lalu kami masih mendapat perhatian yang sangat besar dari warga PDI dan simpatisannya, terutama dari kalangan papa dan miskin," tulis Soerjadi dalam makalahnya yang dibacakan oleh Sekretaris DPD PDI Ja-Tim Soedarijanto, di sebuah diskusi yang diselenggarakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Jumat pekan silam, di Surabaya. Tampaknya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga saat ini agak ketinggalan. Mereka masih berkutat dalam tahap pembentukan badan-badan untuk menentukan calon. Di tingkat pusat, misalnya, menurut Wakil Sekjen DPP PPP Yusuf Syakir, baru akan dibentuk Lajnah Penetapan Calon Tingkat Pusat (Lantappus). Sedangkan, di daerah-daerah dibentuk Lajnah Penetapan Calon tingkat Wilayah dan Cabang (Lantapwil dan Lantapcab). Untuk pencalonan anggota DPRD, Lantapwil dan Lantapcab yang punya wewenang menyusun daftar calon, sedangkan penyusunan daftar calon anggota DPR dilakukan sepenuhnya oleh Lantappus berdasarkan informasi dari daerah. Daftar nama calon anggota DPR, menurut Ketua Umum DPP PPP Ismail Hasan Meutareum, baru akan selesai disusun dan masuk ke mejanya paling lambat akhir Juni 1991 mendatang. Jumlahnya akan mencapai 800 nama. Dengan begitu, kata Sekretaris Jenderal PPP Matori Abdul Jalil, calon yang diajukan nanti datang dari bawah dan bukan dengan cara dropping. Jadi, "Tak bakal ada nepotisme," janjinya. Laporan Rustam F. Mandayun dan Zed Abidien