Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana enggan berkomentar mengenai penolakan makan bergizi gratis di Papua. Menurut dia, penolakan tersebut menyangkut permasalahan lain yang ada di wilayah itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ini masalahnya sudah lagi bukan masalah program makan bergizi tapi sudah menyangkut masalah hal yang lainnya," kata Dadan ketika ditemui di Kementerian Desa PDT, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mengenai penolakan makan bergizi gratis di Papua, Dadan meminta tak menanyakan itu ke dirinya. Menurut dia, hal tersebut lebih pantas dijawab oleh TNI atau Kepolisian. "Jadi yang berhak menjelaskan terkait itu, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian atau badan intelijen negara," kata dia.
Sebelumnya, Dadan mengungkap jika hari ini anak-anak di Papua akan bisa menyantap menu makan bergizi gratis. Terdapat dua wilayah di Papua yang akan menyantap program unggulan milik Presiden Prabowo Subianto itu.
"Nanti tanggal 17 Februari 2025 sudah ada di Papua dan Papua Tengah," ucap Dadan usai rapat kerja tertutup dengan Komisi IX DPR RI pada Rabu malam, 12 Februari 2025.
Meski begitu, Dadan belum merincikan berapa banyak target sasaran penerima manfaat makan bergizi gratis di wilayah Papua dan Papua Tengah. Ia hanya mengatakan targetnya akan lebih besar dari yang telah tersasar.
Menurut Dadan, saat ini sudah ada 760 ribu penerima manfaat makan bergizi gratis. Dengan realisasi itu, ia membidik jumlah penerima mafaat program itu meningkat lebih dari dua kali lipat. "Nanti kita targetkan di 17 Februari lebih dari 2 juta," ujarnya.
Target itu juga meningkat dari sasaran sebesar 1,5 juta orang yang disampaikan sebelumnya. Menjelang peluncuran itu, ia mengklaim masalah yang sempat menghambat pelaksanaan makan bergizi gratis di Papua sudah dituntaskan.
Dian Rahma Fika berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
