Dampak Buruk PDIP Tak Jadi Oposisi bagi Demokrasi

SIKAP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang setengah hati beroposisi atau menjadi penyeimbang pemerintahan Prabowo Subianto bisa berdampak pada masa depan partai itu. Guru besar ilmu filsafat Universitas Pelita Harapan, Francisco Budi Hardiman, mengatakan PDIP bisa kehilangan konstituennya dalam Pemilihan Umum 2029.

“Jika PDIP punya sikap suam-suam kuku (tak panas/tak dingin), partai ini bisa ditinggalkan oleh pemilih yang melek politik,” kata penulis buku Demokrasi Deliberatif ini lewat pesan WhatsApp pada Rabu, 19 Februari 2025. Budi mengingatkan bahwa PDIP bisa tetap memberikan pembelajaran demokrasi dengan tetap menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.

PDIP mendapat 110 kursi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu 2024. PDIP meraih kemenangan dalam pemilihan legislatif tiga kali berturut-turut sejak 2014. Namun kini PDIP menjadi satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan.

Peneliti politik utama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro, menilai posisi PDIP saat ini tidak menguntungkan. Sebab, partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju memiliki 470 kursi lain di parlemen. “Posisi PDIP memang kurang beruntung selepas Pemilu 2024 karena menjadi partai di luar pemerintah sendirian,” ujarnya saat dihubungi Tempo.

Siti menilai posisi PDIP kian sulit karena Partai Gerindra berupaya memperkuat Koalisi Indonesia Maju—gabungan partai pendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Ketika bertemu dengan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju di Hambalang, Jawa Barat, pada Jumat, 14 Februari 2025, Prabowo memunculkan ide koalisi permanen hingga 2029. Adapun Gerindra mengajukan kembali Prabowo sebagai ketua umum dan calon presiden dalam Pemilu 2029.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi anggota partai PDIP memotong kue saat HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, 10 Januari 2025.Tempo/Martin Yogi Pardamean

Peneliti Setara Institute, Ikhsan Yosrie, menilai peran PDIP sebagai penyeimbang pemerintah tetap diperlukan di tengah penguatan Koalisi Indonesia Maju. Namun peran itu tak mudah dijalani. “PDIP sulit menggalang dukungan partai-partai di DPR karena kekuatan koalisi pemerintah sangat besar,” ujarnya.

Adapun Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyatakan sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo mempengaruhi kondisi demokrasi. Ia menilai sikap yang ditunjukkan PDIP belakangan ini membahayakan demokrasi. Para politikus PDIP lebih sulit bersuara karena elite partai berkompromi dengan kepentingan penguasa.

“Demokrasi tumbuh dengan kebebasan berpendapat, berbicara, dan berekspresi dari para politikus partai. Demokrasi sulit tumbuh jika politikusnya bergantung kepada ketua umum atau sekretaris jenderal partai,” kata Isnur.

Siti Zuhro mengatakan sistem demokrasi diadakan agar kekuasaan tidak terkonsentrasi di satu institusi. Partai seperti PDIP seharusnya bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Dengan begitu, berbagai kebijakan yang dibikin eksekutif tidak merugikan rakyat.

Juru bicara PDIP, Guntur Romli, mengklaim partainya masih menjaga demokrasi melalui pengawasan dan kontrol kekuasaan. Dia menyatakan sikap partai tegas di luar pemerintah. “Kami akan mengawasi program Presiden Prabowo. Amat sangat berbahaya kalau kekuasaan itu tak diawasi,” katanya kepada Tempo di Sekolah Partai PDIP, Rabu, 19 Februari 2025.

Sedangkan Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP Deddy Sitorus menyatakan partainya memberi waktu bagi pemerintahan Prabowo untuk berkonsolidasi. “Setelah itu, besar kemungkinan kami menyampaikan pikiran kritis untuk koreksi atau perbaikan." ●

Andi Adam Faturochman berkontribusi dalam penulisan artikel ini