Dampak Buruk PDIP Tak Jadi Oposisi bagi Demokrasi

SIKAP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang setengah hati beroposisi atau menjadi penyeimbang pemerintahan Prabowo Subianto bisa berdampak pada masa depan partai itu. Guru besar ilmu filsafat Universitas Pelita Harapan, Francisco Budi Hardiman, mengatakan PDIP bisa kehilangan konstituennya dalam Pemilihan Umum 2029.  

“Jika PDIP punya sikap suam-suam kuku (tak panas/tak dingin), partai ini bisa ditinggalkan oleh pemilih yang melek politik,” kata penulis buku Demokrasi Deliberatif ini lewat pesan WhatsApp pada Rabu, 19 Februari 2025. Budi mengingatkan bahwa PDIP bisa tetap memberikan pembelajaran demokrasi dengan tetap menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.

PDIP mendapat 110 kursi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu 2024. PDIP meraih kemenangan dalam pemilihan legislatif tiga kali berturut-turut sejak 2014. Namun kini PDIP menjadi satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan.

Peneliti politik utama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro, menilai posisi PDIP saat ini tidak menguntungkan. Sebab, partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju memiliki 470 kursi lain di parlemen. “Posisi PDIP memang kurang beruntung selepas Pemilu 2024 karena menjadi partai di luar pemerintah sendirian,” ujarnya saat dihubungi Tempo.

Siti menilai posisi PDIP kian sulit karena Partai Gerindra berupaya memperkuat Koalisi Indonesia Maju—gabungan partai pendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Ketika bertemu dengan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju di Hambalang, Jawa Barat, pada Jumat, 14 Februari 2025, Prabowo memunculkan ide koalisi permanen hingga 2029. Adapun Gerindra mengajukan kembali Prabowo sebagai ketua umum dan calon presiden dalam Pemilu 2029.