Deparlu Dan Isu-Isu Itu

DI dalam negeri, hingga kini, mahasiswa tak boleh berpolitik praktis. Tapi di mancanegara? Tiba-tiba saja, muncul gagasan untuk melibatkan mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri -- di bidang polltik. Gagasan itu dicetuskan Widya Pranata, anggota DPR dari Fraksi Karya Pembangunan, pekan lalu. Ia melontarkan hal itu dalam suatu diskusi di Gedung Caraka Loka Departemen Luar Negeri. Pokok persoalan ialah Widya menilai citra Indonesia sering terganggu oleh berbagai persoalan yang ditiup-tiupkan orang di luar negeri. Maka, untuk menjaga citra itu, hendaknya pemerintah tak hanya memberi penjelasan melalui jalur formal semata. Berbagai langkah informal pun perlu diambil, misalnya dengan melibatkan para mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di luar negeri. Para mahasiswa ini dinilainya bisa mempengaruhi kaum muda di negeri lain -- sehingga citra Republik tetap baik. Baru-baru ini beredar The Ecologist, sebuah himpunan berbagai tulisan, yang diterbitkan atas kerja sama antara Survival International dan buletin Tapol. Dalam The Ecologist, terdapat tujuh artikel yang memburuk-burukkan program transmigrasi. Program transmigrasi, misalnya, disebutnya sebagai program membinasakan hutan tropis Indonesia. Editorialnya berbentuk sebuah surat, yang ditujukan kepada Bank Dunia. Isinya? Mendesak agar Bank Dunia menghentikan bantuannya bagi program transmigrasi di Indonesia. Citra buruk juga pernah dilansir berkaitan dengan Timor Timur. Pemerintah RI dinilai telah melakukan pencaplokan wilayah. Menghadapi itu semua, Pemerintah sebenarnya telah banyak memberi kesempatan untuk meninjau sendiri. Palang Merah Internasional, misalnya, telah berkunjung ke Timor Timur. Ny. Eegje Schoo, Ketua IGGI, telah pula datang ke kawasan transmigrasi di Irian Jaya, awal April silam. "Pandangan luar kini sudah semakin baik," kata Menlu Mochtar Kusumaatmadja. Maka, perlukah para mahasiswa Indonesia di luar negeri dilibatkan? Bisa saja mahasiswa kita itu dilibatkan. "Yang tidak boleh ialah jika mereka seolah-olah diberi tugas untuk itu," kata Mochtar. "Sebab, bisa menimbulkan komplikasi. Tidak semua mahasiswa mampu untuk itu." Yang penting, memberi informasi yang cukup, "sehingga mereka tidak dikacaukan oleh isu-isu."