Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Penunjukan penjabat kepala daerah yang tertutup membuat kegaduhan.
Penjabat yang ditunjuk berpotensi ditunggangi kepentingan politik dalam pilkada serentak 2024.
Apa yang seharusnya dilakukan Presiden Jokowi agar penunjukan penjabat kepala daerah tetap memiliki legitimasi?
MEMILIH pemimpin dengan cara demokrasi elektoral saja kita masih bermasalah. Pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, juga pemilihan presiden secara langsung setelah Reformasi 1998 masih berkutat dengan problem lama seputar "jurdil" atau jujur dan adil—slogan lama yang bersemi kembali tiap musim pemilihan umum. Apatah lagi jika pemerintah dibolehkan undang-undang menunjuk kepala daerah. Berbagai permainan politik akan terjadi, kegaduhan pasti tak terelakkan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
