Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dosen di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah bakal memberikan dispensasi kepada para mahasiswanya yang akan mengikuti aksi bertajuk Indonesia Gelap sepanjang 17-20 Februari mendatang. Ia mengatakan akan memindahkan perkuliahan ke jalanan agar tetap dapat memberikan hak pembelajaran kepada mahasiswa, tanpa harus mengebiri hak mereka memperjuangkan keadilan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Di Fakultas kami, jalanan dan masyarakat adalah laboratoriumnya," kata Herdianysah saat dihubungi Tempo, Selasa, 18 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Herdiansyah menjelaskan pemindahan ruang perkuliahan ke jalanan ini, sebenarnya bukan hal baru yang dilakukan di Unmul. Pada aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi, Agustus lalu. Hal serupa juga pernah dilakukan.
Menurut Herdiansyah, di Unmul, terdapat sejumlah dosen yang memiliki persepsi serupa dengan dirinya, yaitu menjadikan kampus sebagai ruang kebebasan akademik dan berpendapat. "Demonstrasi di jalan adalah praktik nyata bagi mahasiswa mengenai situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi, mengapa tidak didukung," kata dia.
Adapun aksi bertajuk Indonesia Gelap ini merupakan bentuk keresahan kolektif mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil terhadap pelbagai kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai cenderung merugikan.
Pada 17 Februari kemarin, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman bersama Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur (AMKT) turun ke jalan melayangkan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Ketua BEM Keluarga Mahasiswa Unmul Maulana mengatakan dalam aksi tersebut, AMKT menuntut pencabutan Inpres tentang pemangkasan anggaran, menolak revisi UU Minerba, menolak dwifungsi militer, hingga mengevaluasi total program makan bergizi gratis.
Maulana menilai kebijakan-kebijakan tersebut harus dibatalkan dan dievaluasi karena dapat berdampak buruk pada kehidupan masyarakat, salah satunya pada sektor pendidikan. i ajuga menilai program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo salah kaprah. Alasannya, alih-alih memprioritaskan alokasi anggaran untuk pendidikan gratis, pemerintah malah mengalokasikan anggaran hanya untuk program makan cuma-cuma. "Padahal amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas, negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, yang seharusnya gratis adalah pendidikan," kata dia.
Sementara itu, Aliansi BEM Seluruh Indonesia atau BEM SI mengatakan akan kembali menggelar aksi Indonesia Gelap pada 20 Februari mendatang atau bertepatan agenda pelantikan serentak kepala daerah terpilih. Koordinator Pusat BEM SI Herianto menjelaskan, tanggal 20 Februari menjadi momentum yang tepat untuk memperingatkan pemerintahan akan situasi negara yang diklaim kian memburuk. “Kami tidak hanya membebankan tuntutan pada pemerintah pusat saja, tapi juga daerah harus memiliki kesadaran akan situasi ini,” kata dia.
Foto 
