Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Moeldoko: Ukuran Konflik Kepentingan Itu Sulit

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membangun dinasti politik selama sepuluh tahun pemerintahan. Anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wali Kota Solo dan kini sudah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih. Gibran sebelumnya menjadi calon wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi yang dipimpin ipar Jokowi, Anwar Usman, mengubah aturan soal batas umur kandidat.

Menantu Jokowi, Bobby Nasution, menjadi Wali Kota Medan dan tengah bersiap bertarung dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Pun anak bungsu Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, yang bersiap ikut dalam pemilihan kepala daerah 2024.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menjawab berbagai manuver Jokowi membangun dinasti politik dalam wawancara edisi khusus “Nawadosa Jokowi”. “Itu berjalan sesuai konstitusi,” ujar Moeldoko di kompleks Istana Negara, Rabu, 24 Juli 2024.

***

Investigasi kami menemukan pengerahan aparat dan kebijakan pemerintah, seperti bantuan sosial untuk kepentingan presiden.

Presiden punya pilihan begini, rakyat sedang sulit dan putranya sedang mencalonkan diri. Ini pilihan, mana yang lebih prioritas. Presiden pasti memikirkan rakyat sebagai prioritas sehingga paket bantuan sosial itu tidak bisa ditunda.

Pencalonan anak dan menantu Presiden menunjukkan Jokowi sedang membangun dinasti politik. Anda sepakat?

Saya tidak merespons pertanyaan itu. Karena itu berjalan sesuai dengan konstitusi, ya piye?

Tapi konstitusi itu diubah untuk memberikan jalan kepada keluarga Presiden.

Kami bicara ranah eksekutif dan tidak bicara area yudikatif.

Kami mendapat cerita, ada intervensi ke Mahkamah Konstitusi dalam konteks pencalonan anak Jokowi.

Saya jujur bahwa itu tidak masuk ranah tugas. Kantor Staf Presiden. Itu bukan bagian tugas kami.

Jika begitu, bagaimana Anda mendefinisikan konflik kepentingan? Isu yang juga menjadi peluru kepada Anda dalam soal bisnis.

Ukurannya sulit di Indonesia. Saya pernah ngobrol di Filipina, ketika seseorang menjadi gubernur atau pejabat politik, dia akan dicari latar belakang keluarganya. Jadi, kalau tidak ada garis keturunannya, akan sulit. Sukar mendefinisikan hal itu di sini.

Pilihan Editor:Ditunjuk Pimpin Bisnis Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy Respons Begini