Gerindra Ungkap Alasan di Balik Gagasan KIM Plus Jadi Koalisi Permanen

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengusulkan kepada partai politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus terus kompak hingga 2029. Prabowo juga menawarkan agar koalisi pendukung pemerintah tersebut diubah menjadi koalisi permanen. Ajakan membentuk koalisi permanen diungkapkan Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.

Keinginan Prabowo membentuk koalisi permanen itu diungkapkan oleh beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai setelah acara silaturahmi KIM Plus bersama Prabowo di Hambalang. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman, misalnya, menyebutkan partai-partai yang diajak membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus, yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Koalisinya untuk sampai 2029. Presiden Prabowo Subianto meminta koalisi KIM Plus menjadi koalisi permanen,” kata Benny.

KIM Plus terdiri dari sembilan partai politik. Awalnya, KIM diisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima. Koalisi bertambah dengan bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Perindo, dan Partai Nasdem. Penambahan partai dalam koalisi inilah yang disebut KIM Plus.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani: Koalisi Permanen untuk Kontinuitas Pembangunan 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan gagasan koalisi permanen untuk KIM Plus yang diusulkan Prabowo dimaksudkan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan dari segi politik juga jadi aspek yang diharapkan bisa terwujud dari koalisi permanen itu. “Maksudnya adalah agar ada kepastian politik dan kontinuitas pembangunan dalam pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan itu,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2025.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu memandang gagasan koalisi permanen KIM Plus sebagai hal baik demi terciptanya stabilitas politik di Indonesia. “Sebagai sebuah gagasan, itu adalah gagasan yang bagus, gagasan yang genuine (murni), yang diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik dan stabilitas bagi pemerintahan,” ucapnya.

Dia mengatakan gagasan koalisi permanen yang diusulkan Presiden Prabowo sebenarnya bukan hal baru. Menurut Muzani, hal serupa sering muncul di era presiden sebelumnya. “Setiap kali masa kepresidenan, wacana dan pemikiran itu mengemuka, karena dirasakan perlu ada sebuah kerja sama politik yang lebih mantap, yang lebih berjangka panjang,” kata Muzani.

Muzani berpendapat pembentukan koalisi permanen tidak akan mengganggu proses pengawasan pemerintah. Dia mengatakan proses checks and balances tidak harus melalui partai politik. “Pers itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan membeda,” kata dia.

Dia menyebutkan Presiden Prabowo tetap mendengarkan aspirasi dari semua elemen masyarakat. Dia meyakini, jika KIM Plus menjadi permanen, proses pengawasan dari pihak eksternal bisa tetap berjalan.

Menurut Muzani, setelah ide koalisi permanen disampaikan, kini keputusan ada di tangan para pimpinan partai politik. “Namun sampai hari ini belum ada pembicaraan, yang bersifat implementatif dari gagasan itu,” kata dia.

Waketum Gerindra Rahayu Saraswati: Koalisi Permanen Harapan dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai gagasan koalisi permanen untuk KIM Plus sebagai harapan bersatunya para elite di tengah sistem demokrasi Indonesia yang berbeda dengan negara lain. “Ya, itu sebenarnya tentunya harapan, ya. Harapan karena kita punya sistem demokrasi yang berbeda dari negara lain, yang di mana harus ada persatuan antara para elite,” kata Sara, sapaan karibnya, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.

“Dan itu merupakan harapan dari Pak Prabowo, bukan hanya sebagai Presiden, tapi juga saat itu berbicara sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina dari Partai Gerindra,” ujarnya menambahkan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR itu menjelaskan sistem demokrasi yang ada di Indonesia berbeda dengan negara lain karena menganut prinsip musyawarah mufakat. “Yang artinya apa? Harus ada konsensus,” kata dia.

Menurut dia, adanya koalisi permanen KIM Plus yang diisi oleh mayoritas partai politik yang lolos ambang batas parlemen tidak akan mengganggu fungsi checks and balances dalam prinsip demokrasi di Tanah Air. Sebab, kata dia, fungsi checks and balances telah dilakukan melalui fungsi pengawasan yang ada di parlemen terhadap pemerintah. “Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah mengawasi bahwa apa yang sudah kami undang-undangkan terimplementasi dengan baik. Itu yang namanya checks and balances yang ada di Indonesia. Bukan menganut oposisi seperti di luar negeri,” tuturnya.

Untuk itu, dia mengatakan Partai Gerindra menyambut baik gagasan pembentukan koalisi permanen KIM Plus yang mendukung pemerintah sampai 2029. “Kami sambut dengan bahagia dengan senang hati. Kalau misalkan memang itu bisa kita jalankan,” tuturnya.

Hendrik Yaputra, Hammam Izzuddin, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Beda Sikap atas Tagar Kabur Aja Dulu yang Viral di Medsos