Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkap partainya sedang merumuskan ulang kurikulum hukum partainya untuk mendukung peningkatan kualitas hukum dan demokrasi di Indonesia. Pernyataan itu dia sampaikan saat membuka Sekolah Hukum PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepada para calon legislatif terpilih dari partainya, Hasto menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mengikuti Megawati, Hasto menyebut gagasan para pendiri bangsa sangat luar biasa dan tak tertandingi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ibu Mega menyebutkan tentang suatu negara paripurna, spiritnya yang menyala, melalui kemerdekaan 17 Agustus 1945," kata Hasto Kristiyanto, Jumat, 14 Juni 2024.
Hasto menjelaskan, spirit yang dimaksud oleh Megawati merujuk pada tekad kuat untuk berani meletakkan nasib bangsa dan Tanah Air di tangan rakyat sendiri. Dia menilai gambaran negara yang paripurna ala Megawati sudah lengkap, utuh, komprehensif, dan visioner.
Dia mengklaim PDIP tidak pernah berhenti berjuang dalam mendukung perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, kata Hasto, partainya menggelar sekolah hukum untuk menguatkan kadernya.
"Besok kita akan melakukan FGD, sudah direncanakan satu bulan yang lalu, untuk memperbaiki kurikulum Sekolah Partai kita," ujar Hasto di hadapan kader-kader PDIP.
Salah satu keresahan Hasto yang dia sampaikan ialah hukum yang dijadikan alat kekuasaan. Selain itu, dia juga menyoroti posisi etika yang harus berada di atas hukum.
Tak sampai di situ, Hasto juga meminta kader PDIP untuk memahami sejumlah lapangan hukum, seperti hukum acara, pidana, dan perdata. Pengetahuan itu, jelas Hasto, ditujukan untuk memperjuangkan hukum yang berkeadilan dalam kerangka supremasi hukum.
Berkenaan dengan itu, Juru Bicara PDIP Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim menjabarkan bahwa sekolah hukum partai dilaksanakan setiap Jumat selama satu bulan berturut-turut untuk memberikan pemahaman terhadap sistem politik dan sistem hukum nasional. Sekolah ini, jelas Chico, diikuti oleh seluruh calon legislatif terpilih dan dilaksanakan secara hybrid.
"Sekolah hukum juga sebagai konsistensi sikap PDI Perjuangan dalam membangun negara hukum, bukan negara kekuasaan," tuturnya.
Foto 
