Iri safari dari pdi

BULAN depan, Menteri Penerangan Harmoko tentunya mulai sibuk lagi ber-Safari Ramadan. Di samping melanjutkan tradisinya "bersambung rasa" dengan kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa -- dikenal sebagai kelompencapir -- dan jajaran Departemen Penerangan di berbagai pelosok Indonesia, sebagai Ketua Umum Golkar, ia mestinya akan bertemu pula dengan kader dan pendukungnya. Kesibukan "sekali kayuh dua pulau terlampaui" itulah yang diangkat dalam pemandangan umum Fraksi PDI atas RUU APBN 1994/1995 di DPR, Selasa pekan silam. PDI mengkritik soal bagaimana Harmoko memakai dana urusan pembinaan jajaran Departemen Penerangan dan sekaligus Golkar. Lewat juru bicara fraksinya, Titi Juliasih, PDI mempersoalkan perangkapan jabatan Harmoko sebagai Menteri Penerangan dan Ketua Umum Golkar. Perangkapan jabatan ini, menurut PDI, menyebabkan Harmoko lewat lawatannya itu leluasa menggunakan anggaran negara untuk kepentingan Golkar. "Ini cara-cara politik yang kurang fair," kata Titi. Kritik PDI ini mungkin dikaitkan dengan alokasi anggaran rutin dalam RAPBN 1994/1995 untuk subsektor penerangan dan media massa, yang jatahnya Rp 199,5 miliar. Dengan seringnya Harmoko muncul dalam acara yang menggunakan anggaran Departemen Penerangan itu, dan ditayangkan di stasiun-stasiun televisi, anggota lain dari Fraksi PDI, Aberson M. Sihaloho, menuding Harmoko telah memanfaatkan dana Pemerintah untuk popularitasnya sebagai Ketua Umum Golkar. Lain halnya PPP, yang biasanya juga sejalan dengan kritik serupa itu. Kali ini, PPP berbicara "sejuk" soal Harmoko. "Kami tak apriori terhadap acara Bung Harmoko itu," ujar Hamzah Haz, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan yang juga dikenal sebagai "pakar" RAPBN. Hanya saja, "Kalau tiap malam acara televisi banyak diisi dengan kegiatan Bung Harmoko, berikan kesempatan yang sama untuk pimpinan partai yang lain agar tak cemburu," katanya. Jawaban keras segera bermunculan dari para pemimpin Golkar. "Tuduhan itu sangat tidak etis," kata Ketua DPP Golkar Ismael Hasan. Menurut bekas pejabat teras Departemen Penerangan ini, Harmoko bisa membedakan kedudukannya. Harmoko, yang ditemui wartawan di Istana Negara Rabu pekan lalu, langsung berkerut kening ketika dimintai komentar soal kritik PDI di DPR itu. "Saya tak pernah menggunakan kewenangan dan kekuasaan untuk membantu kelompencapir," katanya. Kelompencapir, lanjutnya, timbul berdasarkan kesadaran masyarakat secara swadaya dan swakelola, tak bergantung pada dana Pemerintah maupun APBN. Mengenai kegiatan Safari Ramadan, itu sudah dijalaninya bertahun-tahun sebagai kunjungan kerja biasa seorang menteri. "Tak ada hubungannya dengan kampanye Golkar," katanya. Di balik kritik PDI, menurut Aberson, ada hal lebih mendasar, yakni dana Golkar dan partai politik. RAPBN yang baru, katanya, mencantumkan anggaran rutin subsektor politik Rp 46,8 miliar, dan dari pos anggaran pembangunan Rp 2,9 miliar. "Tapi tak ada disebut alokasi anggaran untuk partai politik dan Golkar," kata Aberson. Padahal, katanya, UU Parpol dan Golkar 1985 menyebutkan, salah satu sumber keuangan partai adalah pemerintah. Selama ini, partai politik (PDI dan PPP) hanya menerima sumbangan dari Sekretariat Negara Rp 7,5 juta sebulan, plus biaya kampanye Rp 250 juta. Tentu, katanya, dana itu tak cukup bagi rombongan pemimpin partai bila, misalnya, mau menandingi safari Harmoko.Ardian Taufik Gesuri, Bambang Sujatmoko, dan Wahyu Muryadi