Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta -- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyayangkan aksi sejumlah warga negara Indonesia yang mengacungkan tulisan “Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua” dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Juru bicara Kementeria Luar Negeri Rolliansyah Soemirat menilai, aksi tersebut sebagai penyalahgunaan di forum internasional. "Ketika ada orang pencari sensasi melakukan hal tersebut, jelas-jelas itu tindakan yang menyalahgunakan forum," ujar Rolliansyah dalam keterangannya pada Kamis, 24 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut dia, aksi tersebut dapat dikatakan dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bahkan tidak memiliki etika sama sekali. "Apalagi etika untuk berperilaku dalam masyarakat internasional," ujar dia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Respons Kementerian Luar Negeri menanggapi beredarnya video yang memperlihatkan warga Indonesia mengacungkan kertas bertuliskan "Free Aceh, Free Maluku dan Free Papua” di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Insiden terjadi dalam rangkaian United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII), forum resmi di bawah naungan PBB yang membahas pemberdayaan masyarakat adat antarnegara anggota.
Dalam tayangan video dari kanal Youtube Manuskrip Papua terlihat foto tiga warga Indonesia mengacungkan kertas bertuliskan free untuk Aceh, Maluku dan Papua. Ketiganya juga mengenakan pakaian adat masing-masing daerah serta pakaian batik. Terlihat juga seorang berpakaian formal berwarna hitam yang mendapat kesempatan berbicara dalam forum itu.
Dalam video berdurasi singkat itu, terdengar petugas keamanan meminta agar mereka menghentikan aksi serta menyita sejumlah kertas bertuliskan seruan separatis. Salah satu dari mereka mengklaim bahwa teguran muncul setelah keberadaan mereka dilaporkan oleh Asisten Penasihat Militer (Aspenmil) Perwakilan Tetap Indonesia untuk Amerika Serikat, yang saat ini dijabat Paulus Panjaitan—putra dari Mantan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Mereka (Indonesia) tidak terima. Ini forum permanen PBB, bukan DPR Indonesia. Kami punya hak,” ujar salah satu peserta aksi yang memakai batik berwarna biru dilansir dari Instagram @nehe_mia3, Kamis, 24 April 2025.
Selain itu, pria dengan pakaian formal yang mendapat kesempatan berbicara menyampaikan bahwa selama kolonial Indonesia berada di Papua, selalu ada kejahatan, terutama dari pemerintah. "Selama Indonesia masih berada di Papua, dan kolonialisme di Papua, selalu ada kejahatan, terutama dari pemerintah," kata dia.
Rolliansyah menegaskan, PBB telah merespons secara tegas dengan menyita materi atau kertas yang dibagikan. Petugas di forum tersebut juga memberikan peringatan keras kepada para delegasi agar tidak menyimpang dari tujuan forum. "PBB langsung menindaklanjuti dan menegaskan seluruh forum resmi di bawah PBB merupakan kerja sama antarnegara. Forum tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk aksi individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab," kata dia.
Rolliansyah menjelaskan, forum UNPFII dibentuk untuk mendorong kerja sama yang menghormati kedaulatan setiap negara anggota PBB. Karena itu, tindakan yang dilakukan sejumlah warga tersebut dinilai tidak etis dan bertentangan dengan semangat kerja sama internasional. "Tidak hanya menyalahgunakan forum, tapi juga mencerminkan ketidaketisan dalam berperilaku di masyarakat internasional," ujar dia.
