Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut komoditas kelapa memiliki peluang yang menjanjikan di bidang ekonomi hijau. Kepala negara menyoroti, salah satu yang bisa dieksplorasi dari kelapa adalah energi terbarukan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi menyampaikan ini dalam Konferensi dan Pameran Kelapa Internasional (Cocotech) ke-51 Tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 22 Juli 2024. Eks Gubernur Jakarta ini menginginkan metode hilirisasi juga diterapkan pada industri kelapa untuk meningkatkan nilai tambah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Manfaatkan teknologi. Hilirisasi dalam rangka ke sana. Saya banyak melihat limbah kelapa sekarang menjadi bioenergi. Kemudian kelapa juga bisa jadi bioavtur. Ini juga jadi pekerjaan besar kita agar penggunaan bisa semakin meningkat dan diminati negara-negara lain,” kata Jokowi dikutip dari siaran langsung Sekretariat Presiden.
Indonesia memiliki 3,8 juta hektar lahan kelapa di seluruh Tanah Air. Pertanian kelapa memproduksi 2,8 juta ton per tahunnya. Dua wilayah yang memiliki potensi besar adalah Sulawesi Utara dan Riau.
Ekspor hasil dari produksi kelapa di Indonesia menghasilkan US$ 1,55 miliar. “Ini sebuah angka yang sangat besar dan bisa ditingkatkan lagi kalo kita serius, kita mau menseriusi urusan yang berkaitan dengan kelapa,” kata Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini memberikan catatan pada industri kelapa. Selain hilirisasi, kata Jokowi, para pelaku usaha dan petani bisa memikirkan bagaimana caranya meningkatkan produksi komoditas ini.
Jokowi mengatakan beberapa hal yang bisa meningkatkan produksi seperti: kualitas bibit, pemeliharaan, dan metode panen. Presiden tidak mengelaborasi pernyataannya. Namun dia hanya mengatakan menyiapkan sumber daya manusia sangat penting RI memiliki jutaan pohon kelapa.
“Kalau kelapanya 20 meter, berapa juta pohon kelapa, berarti berapa orang yang harus disiapkan untuk memetik kelapa itu,” katanya.
Presiden Jokowi sebelumnya menyetujui pembentukan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi hal ini usai rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.
Foto 
