Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo memastikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP serius mengajukan hak angket ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terkait dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Ganjar, keseriusan itu telah disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan diketahui oleh Ketua DPR Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDIP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami tidak pernah tidak serius ngajuin hak angket. Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen yang berbicara, itu artinya sudah keputusan partai ya," kata Ganjar melalui rilis resmi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang diterima Tempo pada Jumat, 23 Febuari 2024.
Hal senada disampaikan Juru Bicara (Jubir) TPN Ganjar-Mahfud Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim. Menurut Chico, PDIP serius menggarap rencana menggulirkan hak angket tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Terkait dengan hak angket ini PDIP sedang sangat serius menggarapnya. Karena ini harus dipersiapkan betul bukti-bukti dan juga argumen-argumentasi yang nanti akan dibawa di dalam prosesnya," kata Chico kepada Tempo pada Jumat, 23 Februari 2024.
Jubir TPN: Tak sebatas usulan
Chico menjelaskan, pengumpulan data dan bukti yang saat ini dirangkum oleh PDIP menjadi salah satu komitmen agar hak angket yang diajukan ke DPR tak sebatas usulan.
"Kami tidak mau ini menjadi sesuatu yang sifatnya hanya menjadi hal yang diusulkan tetapi tidak berjalan dan tidak memberikan output yang baik dengan maksimal. Ini adalah hal yang sangat serius," kata dia.
Chico meminta kepada masyarakat untuk menunggu momentum penggunaan hak angket yang juga sebelumnya telah didukung oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. Mengingat, kata Chico, semua tindak-tanduk memerlukan strategi yang harus dipikirkan secara matang.
"Karena ini terkait dengan hal yang begitu kompleks, apalagi dalam momen pemilu. Selain bukti-bukti tentunya agenda-agenda yang akan dibawa dan segala hal yang terkait dengan argumentasi, juga harus disiapkan," kata dia.
Usulan Ganjar didukung Koalisi Perubahan
Sebelumnya, Ganjar mengusulkan partai pendukungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket. Ganjar menyebut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja,” kata Ganjar kepada Tempo di rumahnya di Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Februari 2024.
Sementara itu, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan juga telah menyampaikan dukungannya agar partai-partai Koalisi Perubahan ikut menggunakan hak angket.
"Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar (PDIP) saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu (hak angket)," ucap Anies di Mampang, Jakarta Selatan pada Selasa, 20 Februari 2024.
Tiga partai pengusung Anies dari Koalisi Perubahan pun sudah menyatakan mendukung inisiatif hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Koalisi yang terdiri dari Partai NasDem, PKB, dan PKS itu menyatakan bakal menunggu PDIP menggulirkan proses tersebut di DPR.
Komitmen itu disampaikan Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy. Ketiga Sekjen partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil preaiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu bersama-sama menyatakan sikap usai rapat di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin, 22 Februari 2024.
Foto 
