Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla atau JK, menilai Pemilu 2024 sebagai Pemilu terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Merespons hal tersebut, calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud Md, mengatakan pernyataan JK tersebut sebagai pandangan seorang negarawan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Menurut saya itu pandangan seorang negarawan, kalau saya mengatakan itu ‘ah Pak Mahfud paslon’, pasti gitu. Makanya saya enggak ikut ngomong gitu. Saya katakan Anda lihat ceramah Pak JK bagus sekali, pandangan seorang negarawan," ujar Mahfud dalam keterangannya, Jumat, 8 Maret 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Eks Menko Polhukam itu kemudian mengutip pernyataan Jusuf Kalla yang menyebut hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang harus digulirkan.
Kalau ini tidak ada hak angket, maka fenomena ini akan menjadi tradisi ketatanegaraan. “Di mana setiap Pemilu, orang yang akan menang itu yang paling punya akses ke kekuasaan dan paling punya uang, dan mau menyalahkan uang, itu kata Pak JK ya,” tuturnya.
Mahfud juga mengutip pernyataan JK yang menyebut bahwa hak angket dapat menjadi forum klarifikasi demi mencegah krisis politik dan ekonomi yang dapat terjadi di masa depan.
"Kalau Pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi, krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan," kata Mahfud.
"Kalau politiknya belum selesai lalu ini ketemu, yang menjadi korban nanti negara, ini Pak JK yang saya pahami dari ceramahnya.”
Sebelumnya, Jusuf Kalla mengatakan Pemilu 2024 dianggap banyak pihak tidak transparan. Bahkan dia menilai pemilu kali ini merupakan yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia.
"Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak tahun 1955, artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, oleh orang yang punya uang," ujar JK.
JK mengaku khawatir bila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka Indonesia akan kembali ke zaman otoriter. "Itu saja masalah sebenarnya," ujar JK.
DEFARA DHANYA | RICKY JUALIANSYAH
Foto 
